Departemen Layanan Pemasyarakatan Hong Kong kini tengah menjadi sorotan publik.
Penyebabnya adalah video kampanye anti-narkoba berbasis kecerdasan buatan atau AI.
Video tersebut dirilis bertepatan dengan Hari Anti-Narkoba Internasional pada 26 Juni lalu.
Namun, materi visual tersebut justru memicu gelombang kritik dari masyarakat luas.
Pihak otoritas mencoba memanfaatkan tren K-pop untuk menarik perhatian kaum muda.
Penggunaan teknologi AI diharapkan mampu membuat pesan edukasi menjadi lebih relevan.
Sayangnya, eksekusi visual video tersebut justru dianggap memiliki efek sebaliknya.
Banyak warganet menilai penyajian narkoba dalam video terlihat terlalu menarik perhatian.
Kritikus menyebut penggambaran zat terlarang tersebut justru terkesan estetik dan memikat.
Alih-alih memberikan efek jera, visualnya dinilai bisa memicu rasa penasaran remaja.
Kontroversi ini mencuat segera setelah video tersebut disebarluaskan melalui berbagai platform.
Publik merasa pesan moral yang ingin disampaikan menjadi kabur oleh estetika visualnya.
Reporter BBC layanan bahasa Mandarin, Martin Yip, turut menyoroti dinamika kontroversi ini.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara narasi anti-narkoba dan visual AI menjadi poin utama kritik.
Penggunaan teknologi canggih ternyata tidak menjamin keberhasilan komunikasi jika kontennya kurang tepat.
Kini, pihak departemen terkait menghadapi tekanan untuk meninjau kembali strategi kampanye tersebut.
Isu ini menjadi pelajaran penting bagi instansi pemerintah dalam menggunakan teknologi AI.
Sensitivitas konten menjadi faktor krusial agar pesan edukasi tidak disalahartikan oleh audiens.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai etika penggunaan AI dalam kampanye publik terus berlanjut.
Pihak berwenang diharapkan lebih berhati-hati dalam menyusun materi komunikasi di masa depan.
