Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait lonjakan utang luar negeri Indonesia yang telah mencapai angka fantastis. Per Mei 2026, total utang luar negeri Indonesia dilaporkan mencapai USD 444,4 miliar. Kondisi ini dikhawatirkan akan memberikan tekanan signifikan terhadap ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang juga merupakan Direktur Riset Indef, secara tegas menyampaikan peringatan ini. Ia menyoroti bahwa ketergantungan pada utang luar negeri, terutama dalam jumlah besar, berpotensi menggerogoti fleksibilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. “Kenaikan utang luar negeri RI sampai USD 444,4 miliar per Mei 2026 bisa persempit ruang fiskal APBN secara signifikan,” ujar Bhima Yudhistira dalam pernyataannya.
Menurut analisis Indef, besarnya utang luar negeri ini bukan sekadar angka statistik. Implikasinya bisa sangat nyata terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan, subsidi, hingga pembayaran bunga utang itu sendiri. Semakin besar porsi utang luar negeri, semakin besar pula kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang harus dipenuhi dari APBN. Hal ini secara otomatis mengurangi alokasi dana yang bisa digunakan untuk sektor-sektor prioritas lainnya.
Lebih lanjut, kondisi ini juga dapat menimbulkan kerentanan ekonomi. Ketergantungan pada pendanaan dari luar negeri membuat Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi global, perubahan suku bunga internasional, serta fluktuasi nilai tukar mata uang. Jika nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat, misalnya, beban pembayaran utang luar negeri akan semakin berat, yang pada akhirnya akan membebani APBN.
Peringatan dari Indef ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan utang ke depan. Diperlukan strategi yang lebih hati-hati dan berkelanjutan dalam pembiayaan pembangunan, dengan fokus pada peningkatan pendapatan domestik dan pengelolaan utang yang lebih prudent, agar ruang fiskal APBN tetap terjaga dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
