Uber resmi mengumumkan kebijakan baru yang jauh lebih ketat terkait proses pemeriksaan latar belakang pengemudi di Amerika Serikat. Langkah strategis ini diambil perusahaan sebagai respons atas meningkatnya tekanan publik serta serangkaian gugatan hukum yang menuding perusahaan gagal menjamin keamanan penumpang dari tindak kekerasan seksual. Melalui standar baru ini, Uber memperluas cakupan tindak pidana yang dapat menyebabkan seorang pengemudi atau kurir didiskualifikasi secara permanen dari platform mereka.
Kebijakan yang mulai berlaku pada Senin ini diklaim oleh pihak perusahaan sebagai prosedur pemeriksaan latar belakang paling komprehensif di industri transportasi daring. Perubahan signifikan terlihat pada kriteria tindak pidana berat yang kini mencakup perampokan bersenjata, penyerangan yang diperberat, serta kasus pembakaran. Selain itu, catatan kriminal terkait kekerasan terhadap anak, penelantaran anak, pencekikan, hingga penguntitan kini akan menjadi dasar penolakan otomatis, bahkan jika tindakan tersebut terjadi lebih dari tujuh tahun lalu.
Keputusan Uber untuk memperketat sistem keamanan ini muncul di tengah badai kritik yang menerpa dewan direksi dan jajaran eksekutif perusahaan. Para pemegang saham sebelumnya telah melayangkan gugatan terhadap manajemen, menuduh adanya kelalaian sistemik dalam pengawasan yang mengakibatkan terjadinya insiden pelecehan dan kekerasan seksual terhadap penumpang. Dalam dokumen gugatan, disebutkan bahwa kepemimpinan Uber memiliki sejarah panjang dalam mengalokasikan sumber daya yang minim untuk perlindungan pelanggan, sekaligus menciptakan iklim kerja yang mengabaikan kepatuhan standar keamanan.
Selama bertahun-tahun, Uber memang terus berhadapan dengan gelombang tuntutan hukum terkait kasus kekerasan seksual. Salah satu kasus yang mencuat dan sempat menjadi sorotan publik adalah putusan pengadilan federal yang memenangkan seorang korban berusia 19 tahun di Arizona. Dalam perkara tersebut, Uber diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 8,5 juta dolar AS atas tuduhan pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu pengemudi mereka. Kasus ini menjadi preseden penting yang memicu desakan agar perusahaan melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur verifikasi mitra pengemudi.
Sebelum adanya pembaruan ini, Uber sebenarnya telah menerapkan standar ketat dengan menolak pelamar yang memiliki catatan kriminal terkait pelecehan seksual, kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, pembunuhan, penculikan, hingga terorisme. Namun, dengan aturan terbaru, cakupan tersebut diperluas secara signifikan. Pelanggaran seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol (DUI), tindakan ngebut yang membahayakan, penipuan, perusakan properti, pelanggaran senjata api, serta pelecehan kini secara otomatis menggugurkan kelayakan seseorang untuk menjadi pengemudi jika pelanggaran terjadi dalam tujuh tahun terakhir.
Ketentuan tambahan juga diberlakukan untuk pelanggaran administratif seperti mengemudi tanpa surat izin resmi atau tanpa asuransi, dengan batas waktu pengawasan selama tiga tahun terakhir. Menariknya, Uber tetap memberikan pengecualian sempit bagi pengemudi veteran yang telah lama bergabung dan tidak pernah memiliki catatan komplain serius terkait keamanan interpersonal. Mereka yang memiliki catatan kejahatan berat berusia lebih dari 15 tahun dan bukan bersifat seksual tetap diizinkan beroperasi. Pihak Uber menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah kemanusiaan bagi individu yang telah berhasil membangun kembali hidupnya dan menunjukkan perilaku positif di dalam maupun di luar platform. Kebijakan pengecualian ini diperkirakan mencakup sekitar 2.000 pengemudi di seluruh wilayah Amerika Serikat.
Dalam operasionalnya, Uber bekerja sama dengan penyedia layanan pemeriksaan latar belakang pihak ketiga. Sistem ini dirancang untuk menyisir berbagai sumber data mulai dari catatan pengadilan federal, nasional, negara bagian, hingga basis data lokal. Mereka juga memantau daftar pencarian orang di situs resmi pelaku kejahatan seksual nasional serta daftar sanksi internasional dan basis data teroris. Perubahan fundamental lainnya adalah durasi pelacakan nomor jaminan sosial atau SSN. Jika sebelumnya Uber hanya menggunakan pelacakan SSN selama tujuh tahun, ke depan mereka akan menerapkan pelacakan seumur hidup atau 99 tahun untuk pemeriksaan awal maupun pemindaian tahunan bagi pengemudi aktif.
Langkah tegas ini diprediksi akan berdampak besar pada struktur tenaga kerja Uber di Amerika Serikat. Laporan dari Bloomberg menyebutkan bahwa penerapan standar baru ini kemungkinan besar akan menyebabkan pemutusan kemitraan terhadap puluhan ribu pengemudi atau sekitar 0,5 persen dari total tenaga kerja mereka di AS. Meski berisiko mengurangi jumlah mitra pengemudi secara drastis, manajemen Uber tampaknya memilih prioritas pada aspek keamanan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menekan risiko hukum yang terus membayangi.
Perubahan kebijakan ini menjadi sinyal bahwa Uber kini berada di bawah tekanan besar untuk memperbaiki reputasi mereka. Ke depan, efektivitas sistem pemeriksaan ini akan terus dipantau, baik oleh regulator maupun pihak-pihak yang selama ini mengkritik kebijakan keamanan perusahaan. Upaya Uber dalam membersihkan basis data mitra pengemudi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa platform mereka tetap aman bagi seluruh pengguna. Bagi perusahaan, ini bukan sekadar pemenuhan aspek hukum, melainkan upaya krusial dalam memitigasi risiko insiden kekerasan di masa depan yang dapat merusak citra bisnis secara permanen.
