JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak dilakukannya evaluasi serius dan menyeluruh terhadap program pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Desakan ini muncul menyusul jatuhnya tiga korban jiwa selama pelaksanaan pelatihan yang merupakan bagian dari Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tersebut. Prioritas utama harus diberikan pada keselamatan peserta dalam setiap program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tragis ini. Ia menegaskan bahwa kejadian meninggalnya peserta pelatihan harus menjadi momentum krusial untuk meninjau ulang desain dan implementasi seluruh kurikulum. Program yang sejatinya bertujuan mulia untuk menggerakkan perekonomian desa tidak boleh menelan korban jiwa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Hasanuddin, tiga peserta yang meninggal dunia adalah Anisa Muyassaroh di Balikpapan, yang disebut akibat heat stroke dan henti jantung. Kemudian, Yonanda Muhammad Taufiq yang meninggal di Baturaja karena cardiac arrest. Terakhir, Novia Rahmadhani Sihotang, yang wafat di Jakarta setelah sempat menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan yang berkaitan dengan tuberkulosis (TBC). Kasus-kasus ini menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap kondisi kesehatan peserta dan intensitas pelatihan.
Hasanuddin berpendapat bahwa jika tujuan pelatihan adalah mempersiapkan manajer koperasi, maka fokus utama seharusnya tertuju pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi, penguatan organisasi, dan pelatihan teknis yang relevan. Ia menyarankan agar porsi pelatihan militer diberikan secara dasar dan terbatas saja, sekadar untuk menanamkan nilai-nilai disiplin.
“Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial, fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang relevan. Pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja,” ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ia menambahkan bahwa keselamatan peserta adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Evaluasi yang komprehensif, menurut Hasanuddin, tidak hanya perlu meninjau mekanisme seleksi kesehatan awal. Lebih dari itu, pelaksana program juga harus memperhatikan secara cermat tingkat intensitas latihan fisik, memastikan adanya pengawasan medis yang memadai sepanjang kegiatan, serta mengkaji kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan dan tujuan tugas manajerial peserta KDMP. Program pengembangan SDM tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan.
Idealnya, pelatihan dasar untuk para calon manajer ini sebaiknya dirancang untuk membangkitkan kekompakan tim, disiplin pribadi, dan semangat kebersamaan. Contoh aktivitas yang disarankan antara lain baris-berbaris untuk kerapian, santiaji, apel untuk menghargai waktu, dan senam pagi untuk menjaga kebugaran. Hasanuddin menekankan pentingnya tes kesehatan yang ketat sebelum peserta diizinkan mengikuti aktivitas fisik apa pun.
Senada dengan Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, juga mendorong perbaikan mendasar dalam pola pelatihan. Dave menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya para peserta yang telah disiapkan untuk menggerakkan program penting ini. Ia berharap agar masukan-masukan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.
Dave menyoroti bahwa program KDMP ini dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat, sehingga harus benar-benar berjalan optimal tanpa kendala yang merugikan. “Bilamana harus ada yang diperbaiki, diubah, ya, itu jadi masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut, sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan,” kata Dave.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, menambahkan perspektif mengenai kualifikasi manajer yang membutuhkan pemahaman komprehensif. Oleh karena itu, kurikulum pelatihan harus lebih diperketat, termasuk di dalamnya porsi latihan dasar kemiliteran. Syamsu menyerahkan keputusan teknis mengenai kelanjutan program kepada kementerian terkait, namun menekankan pentingnya peninjauan standar materi.
“Mereka bisa memperketat, kemudian meninjau kembali standar materi yang digunakan, termasuk materi-materi pendukung. Nah, seperti diksarmil itu, apakah dibutuhkan pada porsi seperti apa,” ujar Syamsu, mempertanyakan relevansi dan proporsi latihan kemiliteran dalam konteks manajerial koperasi.
Sebagai informasi, sebanyak 30.000 calon manajer KDMP telah memulai latihan dasar kemiliteran sejak 17 Juni 2026. Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung sekitar 1,5 bulan di puluhan lokasi pelatihan yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di seluruh Indonesia. Para peserta menerima berbagai materi, termasuk kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial yang kurikulumnya disusun oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Menanggapi insiden ini, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo, menyatakan bahwa semua peserta latihan dasar militer telah mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat. Namun, atas serangkaian kejadian tragis tersebut, Kemenhan bersama panitia seleksi nasional dan penyelenggara pendidikan berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Insiden meninggalnya tiga peserta pelatihan KDMP ini menjadi pengingat serius bagi pemerintah untuk memastikan setiap program pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan dengan standar keselamatan dan kesehatan yang tertinggi. Evaluasi mendalam oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan dapat menghasilkan perbaikan signifikan, sehingga program penggerak pembangunan ekonomi rakyat ini dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan nyawa para pesertanya di masa mendatang.
