Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas, Amerika Serikat, baru-baru ini menyetujui sebuah kebijakan kontroversial yang akan mewajibkan kisah-kisah Alkitab sebagai bagian dari kurikulum bacaan bagi sekitar lima juta siswa sekolah negeri di seluruh negara bagian. Keputusan ini, yang tidak akan mulai berlaku hingga tahun 2030, segera memicu gelombang polemik dan perdebatan sengit mengenai prinsip pemisahan antara gereja dan negara yang menjadi fundamental dalam konstitusi AS. Para kritikus menuding langkah ini melanggar kebebasan beragama dan mengancam netralitas institusi pendidikan publik.
Kebijakan baru ini disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 9 berbanding 5 di Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas yang mayoritas dikuasai Partai Republik. Dalam pemungutan suara tersebut, satu anggota Partai Republik bergabung dengan empat anggota Partai Demokrat untuk menolak usulan tersebut, menandakan adanya perpecahan bahkan di kalangan konservatif. Anggota dewan dari Partai Republik, Brandon Hall, menyambut gembira keputusan ini dengan menyatakan, "Kami membawa kembali Alkitab ke sekolah-sekolah minggu ini untuk pertama kalinya dalam 60 tahun," sebuah pernyataan yang menggarisbawahi signifikansi historis dan ideologis di balik langkah tersebut.
Bacaan wajib yang akan diterapkan mulai akhir dekade ini mencakup berbagai narasi penting dari Alkitab, seperti kisah penciptaan Adam dan Hawa, serta momen ikonik ketika Tuhan berbicara kepada Musa melalui semak yang menyala. Kurikulum juga akan menyentuh bagian Perjanjian Baru, termasuk ajaran Yesus dan Perumpamaan tentang Anak yang Hilang. Bagi para pendukung kebijakan ini, termasuk beberapa politisi dan aktivis konservatif, tujuan utama adalah untuk memastikan generasi muda Texas memahami tradisi Yudeo-Kristen yang mereka yakini memiliki peran krusial dalam pembentukan dan perkembangan negara Amerika Serikat. Mereka berargumen bahwa kisah-kisah ini bukan hanya ajaran agama, tetapi juga landasan moral dan budaya yang penting.
Namun, keberatan keras datang dari berbagai kelompok advokasi pendidikan dan kebebasan sipil. Felicia Martin, Direktur Eksekutif Texas Freedom Network, sebuah organisasi aktivis berhaluan kiri, secara tegas mengkritik daftar bacaan tersebut. Menurut Martin, kebijakan ini secara eksplisit "menempatkan Kekristenan di atas semua agama dan tradisi lainnya," yang bertentangan dengan semangat pluralisme dan keberagaman agama di Amerika Serikat. Ia juga menyoroti bahwa daftar bacaan ini mencerminkan "pandangan dunia yang sangat berpusat pada Barat yang mengabaikan kontribusi dan sejarah orang kulit hitam, cokelat, masyarakat adat, serta agama dan tradisi lain yang penting untuk pemahaman keseluruhan sejarah kita." Argumen ini menyoroti kekhawatiran akan bias kurikulum yang dapat mengesampingkan perspektif dan warisan budaya non-Barat.
Selain isu kebebasan beragama, kekhawatiran juga muncul terkait independensi guru dalam mengelola kelas mereka. Clare Haefner dari Texas Classroom Teachers Association mengungkapkan kepada BBC bahwa "Guru di Texas telah menyatakan kekhawatiran tentang panjangnya daftar tersebut dan potensi hilangnya otonomi guru dalam menentukan karya mana yang sesuai dan relevan untuk kelas mereka masing-masing." Meskipun persetujuan akhir dewan telah mengurangi panjang daftar bacaan yang diwajibkan, asosiasi guru tetap menganggap daftar tersebut terlalu membebani dan berpotensi membatasi kreativitas serta adaptasi pengajaran di kelas.
Daftar bacaan wajib ini merupakan kali pertama Texas menetapkan buku-buku spesifik yang harus dibaca oleh siswa di seluruh negara bagian. Di samping kisah-kisah Alkitab, kurikulum ini juga mencakup karya-karya klasik sastra Inggris seperti Great Expectations karya Charles Dickens dan The Tragedy of Julius Caesar karya William Shakespeare. Pidato bersejarah Dr. Martin Luther King Jr. "I’ve Been to the Mountaintop" serta pidato penghormatan Margaret Thatcher untuk Presiden Ronald Reagan juga termasuk dalam daftar, menunjukkan upaya untuk menyertakan materi-materi yang dianggap penting dalam sejarah dan budaya Barat. Namun, inklusi Alkitab-lah yang paling banyak menyedot perhatian dan menimbulkan kontroversi.
Keputusan Dewan Pendidikan Texas ini bukanlah insiden tunggal, melainkan merupakan bagian dari serangkaian upaya yang lebih luas oleh kelompok konservatif untuk memperkuat kehadiran agama Kristen dalam sistem pendidikan di negara bagian tersebut. Tahun lalu, Texas menjadi negara bagian terbesar di AS yang mewajibkan semua ruang kelas menampilkan 10 Perintah Tuhan, sebuah langkah yang juga menuai protes keras dan gugatan hukum. Pada bulan April, pengadilan banding federal menguatkan undang-undang yang mewajibkan penayangan tersebut di ruang kelas, meskipun masih ada perlawanan dari kelompok-kelompok kebebasan sipil.
Langkah-langkah ini terjadi di tengah suasana politik nasional yang semakin terpolarisasi. Pada hari yang sama dengan disahkannya kebijakan Alkitab wajib, mantan Presiden Donald Trump mengklaim keberhasilan atas apa yang ia anggap sebagai penyebaran nilai-nilai agama di Amerika Serikat. Dalam sebuah acara kebebasan beragama di Washington DC, Trump menyatakan, "Agama kembali hadir di negara kita, lebih besar dan lebih kuat daripada dalam bertahun-tahun lamanya." Pernyataan ini merefleksikan narasi yang diusung oleh banyak politisi konservatif yang melihat peningkatan peran agama dalam ruang publik sebagai bentuk pemulihan nilai-nilai tradisional.
Keputusan Dewan Pendidikan Texas untuk mewajibkan kisah-kisah Alkitab di sekolah negeri tidak hanya menandai perubahan signifikan dalam kurikulum pendidikan, tetapi juga memperdalam perdebatan nasional mengenai batas-batas antara keyakinan pribadi dan institusi publik. Dengan implementasi yang masih delapan tahun lagi, kemungkinan besar kebijakan ini akan terus menjadi subjek diskusi publik, tantangan hukum, dan perdebatan ideologis yang intens di Texas maupun di seluruh Amerika Serikat.
