London – Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam inovasi pendanaan konservasi global melalui pengembangan skema kredit keanekaragaman hayati. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, baru-baru ini menggelar pertemuan strategis dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, di sela-sela Agenda London Climate Week yang berlangsung di Inggris. Pertemuan yang terjadi pada Rabu (24/6) ini menjadi platform penting untuk bertukar pandangan mengenai peluang dan strategi konkret dalam memajukan instrumen keuangan inovatif tersebut.
Pertemuan bilateral antara Menteri Jumhur dan Dame Fawcett menandai langkah signifikan Indonesia dalam merumuskan kerangka kerja yang solid untuk pembiayaan berbasis alam. Kedua pihak membahas secara mendalam bagaimana kredit keanekaragaman hayati dapat menjadi solusi pendanaan berkelanjutan yang efektif, mendukung upaya konservasi sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi ekosistem yang terancam. Kehadiran delegasi Indonesia dalam agenda global seperti London Climate Week juga menunjukkan keseriusan negara ini dalam berkontribusi pada dialog iklim dan lingkungan internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur menyampaikan ambisi besar Indonesia untuk memainkan peran yang lebih sentral di kancah global. "Indonesia menjajaki untuk menjadi tuan rumah COP 18 CBD Tahun 2028 dengan dukungan stakeholders nasional dan mitra internasional," ujar Menteri Jumhur, didampingi Deputi PPKL Rasio Ridho Sani dan Staf Ahli Menteri Kehati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo. Pernyataan ini menggarisbawahi tekad Indonesia untuk memimpin diskusi dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian hayati dunia, serta menunjukkan potensi kapasitas negara dalam menyelenggarakan forum internasional bergengsi.
Dame Amelia Fawcett, yang mewakili salah satu panel penasihat terkemuka di dunia untuk kredit keanekaragaman hayati, menyambut baik inisiatif Indonesia. Ia secara khusus menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai negara megabiodiversity. Dengan kekayaan flora dan fauna yang tak tertandingi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan pendanaan dari skema kredit keanekaragaman hayati. Instrumen ini dirancang untuk memberikan insentif finansial bagi upaya perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem serta spesies langka.
Apresiasi tinggi juga dilayangkan Dame Fawcett atas langkah cepat dan strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia. Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kredit Keanekaragaman Hayati (Taskforce Pengembangan Biodiversity Credits) dinilai sebagai upaya proaktif untuk mengakselerasi penerapan skema ini di tanah air. Gugus tugas ini memiliki mandat untuk melakukan kajian komprehensif, mulai dari penyiapan kebijakan yang relevan, perancangan skema pendanaan yang adil dan transparan, hingga identifikasi potensi proyek percontohan (pilot project) untuk kredit keanekaragaman hayati. Selain itu, konsultasi intensif dengan berbagai stakeholders juga menjadi kunci untuk memastikan implementasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Inisiatif Indonesia untuk menjadi pelopor dalam pengembangan kredit keanekaragaman hayati di kawasan Asia dan di tingkat global dianggap Dame Fawcett sebagai pesan penting. Hal ini menunjukkan semangat kolaborasi antarnegara dan para pihak untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat "nature positive" – sebuah visi global untuk menghentikan dan membalikkan tren kehilangan alam pada tahun 2030. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berupaya melindungi kekayaan alamnya sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi negara-negara lain untuk mengadopsi pendekatan serupa.
Melihat keselarasan visi dan misi, kedua belah pihak sepakat untuk mempererat kerja sama di masa mendatang. IAPB akan berperan sebagai Knowledge Partner bagi KLH, menyediakan keahlian dan wawasan yang berharga dalam pengembangan kerangka kerja kredit keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemitraan ini diharapkan dapat mempercepat proses adopsi dan implementasi skema pendanaan lingkungan yang inovatif ini.
Selain itu, kerja sama ini juga akan diperluas dalam bentuk dialog dan kolaborasi di berbagai forum internasional penting. Salah satu agenda terdekat adalah Konferensi Para Pihak ke-17 (COP 17) Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang dijadwalkan akan digelar di Yerevan, Armenia, pada bulan Oktober 2026. Forum ini akan menjadi panggung bagi Indonesia dan IAPB untuk mempresentasikan kemajuan dan berbagi pengalaman, mendorong diskusi lebih lanjut tentang peran kredit keanekaragaman hayati dalam mencapai target konservasi global.
Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) sendiri merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponennya secara berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik. Dengan menjajaki diri sebagai tuan rumah COP 18 CBD di tahun 2028, Indonesia berpeluang besar untuk memimpin agenda global dan membentuk arah kebijakan konservasi di masa depan. Upaya ini akan semakin diperkuat dengan dukungan dari lembaga internasional seperti IAPB, yang memiliki keahlian mendalam dalam menciptakan pasar yang berintegritas tinggi untuk kredit keanekaragaman hayati.
Pengembangan kredit keanekaragaman hayati di Indonesia diharapkan dapat membuka pintu bagi sumber pendanaan baru yang signifikan untuk proyek-proyek konservasi. Hal ini juga berpotensi mendorong praktik pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam, dan memposisikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam upaya menjaga kelestarian bumi. Kolaborasi dengan IAPB menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk mewujudkan ambisi ini, memastikan bahwa kekayaan alamnya tidak hanya terlindungi, tetapi juga menjadi aset berharga bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan.
