JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji serius usulan kenaikan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengajukan tarif baru sebesar Rp5.000 untuk Transjakarta. Sementara itu, untuk rute Transjabodetabek diusulkan naik menjadi Rp10.000.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima masukan tersebut. "Usulan dari Dewan Transportasi tentunya segera akan dikaji oleh Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). Ia menambahkan, kajian ini akan dilakukan secara mendalam. "Saya sudah mendapatkan usulan tersebut, nanti kami bahas dan segera memang harus diambil keputusan," tegasnya.
Keputusan final mengenai penyesuaian tarif ini tidak hanya menjadi kewenangan eksekutif. Pembahasan lebih lanjut akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Pramono Anung mengisyaratkan bahwa keputusan kenaikan tarif Transjabodetabek, khususnya untuk rute vital seperti Blok M-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), akan segera diumumkan.
"Terutama untuk Transjabodetabek yang ke bandara," kata Pramono. Ia mengingatkan janjinya sebelumnya untuk mengumumkan hal ini dalam kurun waktu tiga bulan. "Ini sudah lebih dari tiga bulan sehingga sekarang ini memang kita juga sedang membahas dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut," jelasnya.
Rute Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta sendiri mulai beroperasi pada Kamis, 12 Maret 2026. Selama tiga bulan pertama, tarif yang berlaku adalah Rp3.500. Namun, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak mungkin mempertahankan tarif tersebut dalam jangka panjang karena tingginya beban subsidi yang harus ditanggung.
Selain usulan kenaikan tarif per perjalanan, DTKJ juga mengajukan opsi tarif langganan bagi pengguna setia Transjakarta. Ketua DTKJ, Sugihardjo, menjelaskan bahwa skema tarif langganan ini mengadopsi praktik yang sudah lazim diterapkan di berbagai negara maju. Model ini diharapkan dapat memberikan kepastian tarif bagi penumpang sekaligus mengoptimalkan pengelolaan pendapatan.
Kajian mendalam mengenai berbagai aspek kenaikan tarif ini diharapkan rampung sebelum akhir tahun. Hal ini mencakup kajian terhadap tarif Transjakarta, Transjabodetabek, hingga integrasinya dengan program JakLingko. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan mampu menyeimbangkan antara keberlanjutan operasional transportasi publik dengan keterjangkauan bagi masyarakat.
