JAKARTA – The Indonesian Institute (TII) menyampaikan apresiasi mendalam terhadap inisiatif pemerintah melalui Program Magang Nasional, yang dinilai efektif dalam membuka gerbang kesempatan kerja bagi para lulusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Meski demikian, lembaga kajian kebijakan ini mendesak pemerintah untuk memastikan prinsip transparansi dan meritokrasi tetap menjadi landasan utama, terutama saat menghadapi rencana perluasan kuota peserta program. Sorotan ini muncul di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran terdidik.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, menegaskan bahwa Program Magang Nasional merupakan jembatan vital bagi lulusan baru untuk menapaki dunia profesional. "Program ini mendukung pemberdayaan, termasuk dalam hal terciptanya lapangan kerja dan memastikan lulusan S1 bisa mengikuti program magang yang memberikan pintu dan kesempatan ke perusahaan terkait sekaligus juga ada pendapatan berdasarkan UMP," ujar Adinda pada Selasa, 30 Juni 2026. Pernyataan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menawarkan pengalaman, tetapi juga pengakuan atas kontribusi peserta melalui upah yang layak.
Adinda menambahkan bahwa program magang semacam ini memiliki peran krusial dalam mengatasi kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Banyak lulusan baru seringkali kesulitan mendapatkan pekerjaan pertama karena minimnya pengalaman praktis. Dengan adanya program ini, mereka dapat memperoleh keterampilan relevan, membangun jaringan profesional, dan memahami budaya kerja sebelum benar-benar memasuki pasar tenaga kerja secara penuh. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di era global.
Capaian awal Program Magang Nasional, menurut Adinda, patut mendapat pujian. Data yang disampaikan oleh pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menunjukkan angka yang menggembirakan. Sekitar 30 persen dari total peserta berhasil mendapatkan pekerjaan permanen setelah merampungkan masa magang selama enam bulan. Angka ini menandakan efektivitas program dalam memfasilitasi transisi dari bangku kuliah ke dunia kerja, memberikan harapan baru bagi ribuan generasi muda.
"Saya rasa tahun ini tentu patut diapresiasi. Setidaknya berdasarkan data dari pemerintah yang disampaikan Menaker maupun Setkab disebutkan bahwa 30 persen bahkan setelah enam bulan magang sudah bisa bekerja," kata Adinda. Tingkat keberhasilan ini menjadi indikator positif bahwa investasi pemerintah dalam program magang membuahkan hasil nyata dalam penyerapan tenaga kerja. Ini juga menjadi motivasi bagi calon peserta untuk berpartisipasi dan bagi perusahaan untuk terus membuka diri bagi talenta muda.
Melihat respons positif dan capaian awal yang menjanjikan, pemerintah berencana untuk memperluas cakupan Program Magang Nasional. Kuota peserta akan ditingkatkan secara signifikan, dari sebelumnya 100 ribu orang menjadi 150 ribu orang. Perluasan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memperluas akses kesempatan kerja dan pengalaman praktis bagi lebih banyak lulusan. Namun, di balik ambisi perluasan ini, TII menyuarakan kekhawatiran terkait potensi tantangan dalam implementasi.
Adinda mengingatkan bahwa perluasan kuota sebesar 50 persen tersebut harus diiringi dengan jaminan transparansi dan prinsip meritokrasi yang ketat. Transparansi dalam proses seleksi dan penempatan peserta adalah kunci untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama, tanpa adanya praktik nepotisme atau diskriminasi. Meritokrasi, di sisi lain, akan menjamin bahwa peserta yang terpilih adalah mereka yang paling berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga program dapat mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal.
"Pemerintah perlu memastikan pemerataan akses serta melakukan evaluasi berbasis data agar penempatan peserta benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha," tegas Adinda. Rekomendasi ini menyoroti pentingnya sistem evaluasi yang robust dan berbasis bukti. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang paling membutuhkan tenaga magang, menyesuaikan kurikulum pelatihan, dan memastikan bahwa penempatan peserta tidak hanya acak, tetapi strategis dan berdampak. Pemerataan akses juga krusial agar program ini tidak hanya dinikmati oleh mereka yang berada di kota besar atau memiliki koneksi, melainkan menjangkau lulusan dari berbagai latar belakang dan daerah.
Program Magang Nasional, yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan sektor swasta, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pengawasan dari lembaga seperti TII, program ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan angkatan kerja yang terampil, kompeten, dan siap menghadapi tantangan pasar global. Pentingnya transparansi dan meritokrasi bukan hanya sekadar prinsip, melainkan fondasi untuk keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang program vital ini.
