Tehran, ibu kota Iran, secara tegas menolak usulan Prancis untuk bekerja sama dalam operasi penjinakan ranjau laut di Selat Hormuz. Iran memperingatkan bahwa setiap bentuk "provokasi" atau campur tangan asing di perairan vital tersebut dapat semakin memperumit situasi maritim yang sudah sangat sensitif dan kompleks. Penolakan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa berdasarkan nota kesepahaman yang disebut Iran sebagai AS-Iran, seluruh operasi penjinakan ranjau di Selat Hormuz merupakan tanggung jawab penuh Iran. Menurut Gharibabadi, tidak ada negara lain yang berhak atau akan diizinkan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Ia menekankan bahwa pengaturan paralel atau partisipasi pihak asing dalam operasi pembersihan ranjau laut tidak akan ditoleransi oleh Tehran.
"Kami sangat menyarankan Prancis untuk tidak memperumit situasi dengan provokasinya," ujar Gharibabadi, seperti dilansir oleh Anadolu Agency. Pernyataan ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan dan kekhawatiran Iran terhadap niat Paris di jalur pelayaran strategis tersebut. Kondisi keamanan di Selat Hormuz memang memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Penolakan keras dari Tehran ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan melalui unggahan di media sosial bahwa Prancis dan Oman telah bersepakat untuk bekerja sama dalam penjinakan ranjau di Selat Hormuz. Macron menyatakan bahwa tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengamankan jalur maritim dan memastikan adanya jalur yang "bebas dan tanpa syarat" melalui perairan tersebut. Pengumuman Macron ini disampaikan usai pertemuannya dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq, dalam kunjungan resmi pertamanya ke Prancis.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, menjadi pintu gerbang bagi sebagian besar ekspor minyak dari Timur Tengah. Setiap gangguan di selat ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap pasar energi global dan perekonomian dunia. Oleh karena itu, isu keamanan maritim di Selat Hormuz selalu menjadi perhatian utama bagi banyak negara, terutama yang bergantung pada pasokan minyak dari kawasan tersebut.
Iran telah berulang kali menegaskan bahwa pengelolaan navigasi, operasi pembersihan ranjau, dan pengaturan maritim sementara di Selat Hormuz sepenuhnya diatur oleh Pasal 5 dari nota kesepahaman AS-Iran yang disebutkannya. Tehran mengklaim bahwa semua koordinasi terkait hal tersebut berada di bawah kendalinya sebagai negara pantai yang berdaulat. Pandangan Iran ini kerap bertentangan dengan interpretasi hak lintas transit internasional oleh beberapa negara Barat.
Sebelumnya, pada Senin (29/6), Iran dan Oman, yang sama-sama berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, telah mengadakan pembicaraan pertama Komite Hormuz Bersama. Pertemuan ini berlangsung sejak kesepakatan yang disebut Iran sebagai AS-Iran diteken pada 18 Juni lalu. Kolaborasi antara Iran dan Oman seringkali dipandang sebagai upaya regional untuk mengelola keamanan selat tanpa intervensi pihak luar.
Iran juga memberikan peringatan tegas bahwa setiap upaya kapal untuk menghindari rute yang telah ditetapkan di Hormuz, atau melakukan manuver yang tidak sesuai standar, hanya akan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Keamanan navigasi di selat ini telah menjadi sumber friksi selama bertahun-tahun, dengan berbagai insiden yang melibatkan kapal tanker dan drone yang memperkeruh suasana.
Klaim Iran atas nota kesepahaman AS-Iran yang mengatur operasi di Selat Hormuz ini menjadi poin penting dalam narasi Tehran. Meskipun tidak ada detail publik yang luas mengenai "nota kesepahaman AS-Iran" yang disebut, Iran terus menggunakannya sebagai dasar untuk menolak intervensi asing. Ini mencerminkan keinginan Iran untuk mempertahankan otonomi penuh atas perairan strategis yang dianggapnya sebagai bagian integral dari keamanan nasionalnya.
Situasi di Selat Hormuz tetap menjadi barometer penting bagi stabilitas regional dan global. Dengan penolakan keras Iran terhadap usulan Prancis, ditambah dengan peringatan mengenai provokasi, ketegangan diplomatik di sekitar selat vital ini diperkirakan akan terus berlanjut. Dunia internasional kini akan memantau bagaimana perkembangan selanjutnya akan memengaruhi jalur perdagangan dan pasokan energi global.
