Jakarta – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan pentingnya memecah belenggu ego sektoral di antara kementerian untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan perempuan yang optimal dan keberhasilan ekonomi restoratif di Indonesia. Menurutnya, pendekatan yang terfragmentasi dan parsial tidak akan mampu mencapai tujuan krusial ini.
"Selama kita bekerja terpisah-pisah dan parsial, maka tujuan memberdayakan perempuan ini tidak akan pernah tercapai," ujar Veronica saat membuka Hari Pertama Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif di Tugu Kunstkring Paleis, Rabu (24/6). Ia menekankan bahwa wewenang dan kapabilitas Kementerian PPPA sangatlah terbatas, sehingga integrasi kebijakan dengan kementerian lain menjadi prasyarat mutlak. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi perempuan sebagai motor penggerak utama dalam berbagai sektor ekonomi.
Senada dengan Veronica, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menambahkan bahwa penguatan ekonomi restoratif harus berakar dari tingkat paling bawah, yakni dengan memperkuat seluruh rantai ekonomi yang ada di desa. Program SEHATI, yang digagas pemerintah, menjadi salah satu upaya strategis untuk mendorong kemandirian pangan sekaligus ketahanan iklim, tanpa mengorbankan kekayaan identitas budaya lokal. Langkah ini dianggap krusial karena memposisikan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang berkontribusi signifikan.
Peran vital perempuan di sektor pariwisata restoratif dan pelestarian lingkungan juga disorot oleh Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa. Ia menyatakan, "Perempuan adalah jantung pariwisata restoratif. Bagaimana perempuan di desa menjadi pusat pelestarian lingkungan dan penggerak ekonomi keluarga menjadi kekuatan nyata dari ekonomi restoratif." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa perempuan pedesaan memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi pilar ekonomi keluarga yang kuat.
Kunstkring Dialogue sendiri merupakan inisiatif kolaboratif antara Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) dan Penabulu-Oxfam. Forum ini dirancang untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, serta perwakilan masyarakat adat agar dapat bertukar gagasan dan membangun komitmen bersama. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari pameran wastra bertajuk "Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan – Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi" yang diselenggarakan di lokasi yang sama oleh Yayasan Uma Nusantara.
Dengan mengusung tema "Ekosistem Pendukung Ekonomi Restoratif: Kebijakan dan Layanan bagi Inisiatif Lokal", dialog ini menegaskan satu gagasan fundamental: ekonomi restoratif Indonesia harus dibangun di atas pondasi agensi perempuan. Hal ini penting agar perempuan dapat tampil sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaya di setiap tingkatan, mulai dari lingkup keluarga, kelompok masyarakat, desa, hingga tingkat kabupaten.
Forum dialog kebijakan yang berlangsung selama dua sesi utama ini menghadirkan sejumlah pejabat tinggi pemerintah pusat. Sesi pertama, yang dipandu oleh jurnalis senior Desi Anwar, menampilkan Alamsyah Saragih sebagai pemantik diskusi. Sesi ini turut menghadirkan enam orang panelis terkemuka, yaitu Guru Besar Universitas Satya Wacana Daniel Daud Kameo, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Faisol Riza, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Catur Endah Prasetiani.
Rangkaian diskusi hari pertama ditutup dengan jamuan makan malam yang menyajikan hidangan khas dari Mama-mama Desa Adat Wogo, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jamuan ini menjadi simbol nyata bagaimana pengetahuan dan keterampilan perempuan lokal dapat turut menghidupkan forum semacam ini, sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya NTT kepada para pemangku kebijakan di tingkat nasional. Kehadiran para perwakilan dari daerah juga menjadi penekanan bahwa inovasi dan solusi ekonomi restoratif seringkali lahir dari kearifan lokal yang dipelopori oleh perempuan.
Penguatan ekonomi restoratif menjadi semakin relevan di tengah tantangan global yang meliputi perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan kebutuhan untuk membangun sistem yang lebih berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dalam konteks ini bukan hanya soal kesetaraan gender, tetapi juga strategi cerdas untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Perempuan seringkali memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam di tingkat komunitas, serta berperan sentral dalam rantai pasok produk-produk lokal yang bernilai ekonomi tinggi.
Lebih lanjut, dialog ini juga menyoroti pentingnya kebijakan yang adaptif dan layanan yang mudah diakses oleh inisiatif-inisiatif lokal. Banyak perempuan yang memiliki ide-ide brilian untuk mengembangkan usaha berbasis kearifan lokal atau solusi lingkungan, namun terkendala akses terhadap pendanaan, pelatihan, maupun jaringan pasar. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi restoratif yang dipimpin oleh perempuan.
Keterlibatan Kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih komprehensif. Misalnya, Kementerian Pertanian dapat fokus pada dukungan agrikultur berkelanjutan yang melibatkan perempuan petani, sementara Kementerian Koperasi dan UKM dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi perempuan. Dukungan finansial melalui skema pembiayaan yang inklusif juga menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan inisiatif-inisiatif yang digagas oleh perempuan.
Dengan demikian, forum-forum seperti Kunstkring Dialogue menjadi wadah penting untuk menyelaraskan langkah dan memetakan jalan ke depan. Kolaborasi yang kuat antarberbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk membuka potensi penuh perempuan Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan restoratif bagi seluruh masyarakat.
