Beijing menjadi sorotan dunia setelah pemerintah China menggelar program pelatihan khusus bagi 45 imam dan pengajar teologi Islam pada Mei lalu. Kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari di Central Institute of Socialism tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi Ma Guangyao.
Ma menyoroti pergeseran substansi dalam pelatihan tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan lebih banyak berfokus pada pemikiran Presiden Xi Jinping daripada kajian mendalam mengenai teologi Islam. Ia bahkan menyebut bahwa Al-Qur’an hanya ditempatkan sebagai latar belakang, sementara agenda utamanya adalah penguatan loyalitas ideologis terhadap Partai Komunis China (CCP).
Dalam analisisnya, Ma menjelaskan bahwa para peserta diberikan materi mengenai pandangan Xi Jinping tentang agama. Peserta juga diwajibkan mendalami "Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era" serta membangun pemahaman yang selaras dengan narasi pemerintah mengenai sejarah, budaya, dan identitas bangsa China.
Pendekatan ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan sinifikasi yang lebih luas. Pemerintah China disebut menginginkan para tokoh agama tidak sekadar membimbing umat secara spiritual, tetapi juga mampu mengarahkan mereka agar mendukung negara dan sejalan dengan narasi kebangkitan nasional yang diusung partai berkuasa.
Ma menilai pelatihan ini lebih menyerupai pembentukan politik daripada diskusi keagamaan. Ia mencontohkan penggunaan istilah pemerintahan berdasarkan hukum dalam sesi pelatihan, yang menurutnya tidak merujuk pada hukum Islam. Sebaliknya, istilah tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka regulasi negara yang menempatkan aktivitas keagamaan di bawah pengawasan ketat pemerintah.
Selain itu, para peserta juga dilatih untuk menjadi sosok dengan kompetensi ganda. Mereka diharapkan mampu menjalankan fungsi keagamaan sekaligus menjadi penyambung lidah bagi kebijakan dan nilai-nilai yang dipromosikan oleh CCP kepada umat Islam.
Salah satu sesi yang menjadi perhatian adalah upaya mengintegrasikan Islam dengan nilai-nilai moral Konfusianisme yang telah ditafsirkan ulang oleh negara. Ma berpendapat bahwa langkah ini merupakan ambisi pemerintah untuk membentuk identitas budaya tunggal yang disetujui negara, meskipun memiliki keterkaitan terbatas dengan tradisi Islam yang sebenarnya.
Menanggapi berbagai kritik, pemerintah China secara konsisten menyatakan bahwa kebijakan sinifikasi bertujuan menyesuaikan perkembangan agama dengan kondisi nasional. Beijing berdalih langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan agama dapat beradaptasi dengan masyarakat sosialis.
Namun, bagi Ma, sinifikasi kini telah mengalami perubahan makna. Istilah tersebut dinilai bukan lagi sekadar proses adaptasi budaya, melainkan sebuah program politik yang memaksa pemimpin agama menginternalisasi doktrin partai. Dengan demikian, Islam sedang ditafsirkan ulang melalui lensa politik agar umat tetap berada di jalur yang dikehendaki pemerintah.
