Presiden Interim Suriah, Ahmed al-Sharaa, resmi menunjuk 70 anggota parlemen terakhir untuk melengkapi kursi di Majelis Rakyat. Langkah ini menandai kesiapan lembaga legislatif tersebut untuk menggelar sesi perdana pada pekan depan.
Sebanyak 15 perempuan masuk dalam daftar penunjukan tersebut. Terdapat pula 13 mantan tahanan era pemerintahan Bashar al-Assad yang kini duduk di kursi parlemen.
Sebelumnya, dua pertiga dari total 210 kursi parlemen telah diisi melalui mekanisme pemilihan oleh perguruan tinggi elektoral. Proses tersebut dilakukan pada Oktober lalu di tengah masa transisi pemerintahan.
Namun, komposisi hasil pemilihan awal sempat memicu kritik tajam karena minimnya keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas. Presiden Sharaa kemudian menggunakan hak prerogatifnya untuk menyeimbangkan struktur parlemen tersebut.
Ketua Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat, Mohammed Taha al-Ahmed, menyatakan penunjukan ini mengombinasikan pengalaman dan semangat nasional. Daftar anggota baru mencakup akademisi, profesional, hingga keluarga korban konflik.
Salah satu tokoh publik yang masuk dalam daftar penunjukan adalah aktris terkenal, Rouzaina Lazkani. Penunjukan ini mencakup perwakilan dari 14 provinsi yang ada di seluruh Suriah.
Termasuk di antaranya dua perwakilan dari Provinsi Suweida yang mayoritas dihuni penduduk Druze. Wilayah tersebut memang belum menggelar pemilihan mandiri akibat konflik sektarian yang masih berlangsung di sana.
Pemerintah berjanji akan segera menyelenggarakan pemilihan di Suweida jika situasi keamanan sudah memungkinkan. Saat ini, wilayah tersebut masih berada di luar kendali penuh pemerintah pusat.
Di sisi lain, proses pemilihan di beberapa wilayah utara sempat tertunda selama tujuh bulan. Hal ini terjadi setelah pasukan pemerintah berhasil menguasai area tersebut dari milisi Kurdi.
Sejumlah partai Kurdi dan kelompok masyarakat sipil sempat melayangkan protes terhadap sistem pemilihan tersebut. Mereka menilai proses tersebut masih memiliki cacat struktural dan cenderung bersifat eksklusif.
Kekhawatiran publik muncul terkait dominasi presiden dalam menentukan anggota parlemen. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu independensi lembaga legislatif yang seharusnya merepresentasikan aspirasi rakyat.
Utusan PBB, Claudio Cordone, menyebut transisi Suriah saat ini berada di fase yang krusial. Ia menekankan pentingnya parlemen untuk segera bekerja demi memastikan stabilitas nasional.
Cordone juga menyoroti kemajuan integrasi milisi ke dalam pasukan pemerintah. Meski demikian, masalah mendasar terkait konflik sektarian di Suweida masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Kini, seluruh mata tertuju pada sidang perdana parlemen mendatang. Harapan besar ditumpukan agar lembaga ini mampu merumuskan hukum baru dan menjaga keutuhan wilayah Suriah.
