Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan strategis yang tegas kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk secara signifikan memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan pada Kamis (18/6/2026), Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyesuaian suku bunga kredit, khususnya bagi UMKM, agar dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada korporasi besar.
Arahan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada jajaran direksi dan komisaris bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peran sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
"Seluruh masyarakat Indonesia harus merasakan manfaat Himbara," ujar Rosan, mengutip penekanan Presiden Prabowo. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa bank-bank BUMN tidak hanya diharapkan berorientasi pada laba, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemerataan akses pembiayaan.
Presiden Prabowo secara spesifik menyoroti fenomena di mana sektor usaha kecil menengah kerap kali dikenakan suku bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan korporasi besar. Padahal, menurut pandangan Presiden, seharusnya suku bunga tersebut setara, bahkan lebih rendah. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional dan membutuhkan dukungan yang lebih besar dari sektor perbankan.
"Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM," tegas Rosan mengenai usulan penurunan suku bunga kredit bagi UMKM.
Selain isu suku bunga, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada pembiayaan sektor pangan dan penguatan ekonomi nasional agar lebih mandiri. Perbankan Himbara dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung agenda nasional ini melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian.
"Perbankan Himbara mempunyai peran yang sangat-sangat strategis tidak hanya dalam pembiayaan tapi juga terhadap pertumbuhan perekonomian dan kebijakan nasional ke depannya," tambah Rosan.
Dengan total kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun, atau setara dengan kurang lebih 10% dari total nilai perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia, Himbara memiliki kapasitas yang besar untuk memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria, mengkonfirmasi bahwa arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan dan skala bisnis yang dimiliki Himbara harus selaras dengan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Himbara didorong untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai cara, termasuk perluasan akses pembiayaan, penguatan sektor produktif, serta dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga merambah pada pentingnya menjaga profesionalisme, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan industri perbankan. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional.
"Arahan Presiden menjadi dorongan bagi kami untuk memastikan Himbara tidak hanya tumbuh kuat, tetapi juga semakin bermanfaat bagi rakyat," ujar Dony Oskaria dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Sabtu (20/6/2026).
Melalui penguatan peran dan strategi yang diamanatkan oleh Presiden, Himbara diharapkan dapat terus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Peran ini mencakup upaya memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku usaha mikro hingga korporasi, serta mendukung terciptanya ekosistem perekonomian Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di kancah global. Fokus pada UMKM juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Kementerian BUMN bersama dengan jajaran direksi Himbara diharapkan dapat segera merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan arahan Presiden ini. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program pembiayaan UMKM dan pemantauan suku bunga kredit akan menjadi kunci untuk memastikan tercapainya tujuan pemerataan akses keuangan dan penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Komitmen ini juga sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang maju dan sejahtera.
