Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengukuhkan langkah strategis untuk memperkuat pondasi ekonomi desa, dengan menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai motor penggerak utama. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara tegas mendorong partisipasi aktif masyarakat desa agar mengambil peran yang lebih besar sebagai pemasok bahan pangan dalam skema nasional ini. Inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir, memberikan nilai tambah signifikan bagi kesejahteraan warga desa.
Pernyataan penting ini disampaikan oleh Gubernur Luthfi dalam acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi). Kegiatan tersebut berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, pada Sabtu, 27 Juni 2026. Momen tersebut menjadi penanda komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyelaraskan program nasional dengan potensi lokal.
Selain deklarasi dukungan, acara tersebut juga menjadi platform penting untuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD Papdesi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kesepakatan kolaboratif ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Harmonisasi lembaga-lembaga ini krusial untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program MBG di tingkat tapak.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa BUMDes dan KDMP memiliki posisi strategis yang tak tergantikan dalam membangun rantai pasok Program MBG. Peran mereka membentang dari penghimpunan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat setempat, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tinggi, hingga mendistribusikannya secara efisien ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini menciptakan sebuah siklus ekonomi yang inklusif, di mana produk lokal langsung terserap oleh kebutuhan program.
"Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan ini. Namun, kami minta agar jangan hanya sebatas penandatanganan di atas kertas. Kita harus bersama-sama melakukan cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat," ujar Luthfi, menegaskan pentingnya implementasi dan pengawasan yang ketat. Pesan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap inisiatif tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar memberikan dampak positif di lapangan.
Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya melihat BUMDes sebagai entitas penyedia bahan pangan semata. Pemprov Jateng juga mendorong agar BUMDes mampu berkembang menjadi pengelola langsung SPPG. Dengan model ini, rantai pasok pangan dapat dikelola secara terintegrasi, mulai dari hulu, yaitu produksi di desa, hingga hilir, yaitu penyaluran dan penyajian makanan bergizi. Integrasi ini diharapkan dapat memaksimalkan nilai tambah yang kembali ke masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih kuat.
Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program ini. Gubernur Luthfi mengarahkan agar operasional dapur SPPG sebisa mungkin menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu opsi yang didorong adalah pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG). Penggunaan energi bersih seperti CNG tidak hanya akan meningkatkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga mendukung komitmen terhadap lingkungan yang lebih hijau, menjadikan pelaksanaan Program MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga berkelanjutan.
Data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan potensi besar program ini. Tercatat, jumlah penerima manfaat Program MBG di Jawa Tengah telah mencapai lebih dari 9 juta orang. Untuk melayani jutaan penerima manfaat ini, terdapat 4.382 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 8.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang berfungsi sebagai modal kelembagaan yang kuat. Ribuan KDMP ini menjadi tulang punggung dalam memperkuat ekosistem MBG, memastikan koordinasi dan distribusi berjalan lancar.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat desa melalui BUMDes dan KDMP, serta dukungan dari berbagai kementerian/lembaga, Jawa Tengah bertekad untuk menjadikan Program MBG sebagai model pemberdayaan ekonomi desa yang holistik. Program ini bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga tentang membangun kemandirian pangan, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh pelosok desa. Komitmen ini diharapkan dapat menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi Jawa Tengah di masa mendatang.
