Pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memutuskan untuk memperpanjang program penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng merek Minyakita hingga Juni 2026. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengintervensi dan menjaga stabilitas harga pangan pokok di tingkat nasional, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas penting di pasar. Penyaluran bantuan yang digagas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini juga akan diperkuat dengan usulan tambahan bantuan beras untuk mitigasi dampak El Nino pada paruh kedua tahun ini.
Perpanjangan program bantuan pangan ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu alasan utama di balik keputusan ini adalah realisasi penyaluran komoditas yang masih belum optimal, di mana baru mencapai kisaran 34 persen dari total alokasi. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, pada Minggu (24/5/2026), menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Perum Bulog untuk segera mempercepat distribusi kuota alokasi bulan Mei dan Juni. Langkah ini diharapkan dapat segera mengendalikan fluktuasi harga, khususnya minyak goreng.
Bapanas mencatat, volume Minyakita yang harus didistribusikan dalam program bantuan pangan ini mencapai 132,9 ribu kiloliter. Namun, per tanggal 20 Mei 2026, realisasinya baru mencapai 46,2 ribu kiloliter, menjangkau 11,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Astawa menjelaskan bahwa percepatan distribusi Minyakita secara serentak pada Mei hingga Juni akan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap stabilisasi harga di pasaran. Dengan setiap KPM menerima 4 liter minyak goreng, sebagian besar masyarakat penerima diharapkan tidak perlu lagi membeli minyak di pasar, sehingga mengurangi tekanan permintaan dan menekan harga.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga pekan kedua Mei 2026, rata-rata harga nasional Minyakita memang menunjukkan tren penurunan mingguan, meskipun posisinya masih sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter. Kehadiran bantuan ini diharapkan dapat semakin menekan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Program bantuan pangan gelombang kedua ini menargetkan 33,2 juta KPM secara nasional, dengan indeks bantuan 20 kilogram beras dan 4 liter Minyakita untuk dua bulan penyaluran.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa stok cadangan pangan nasional saat ini sangat aman, mencapai 5,38 juta ton. Stok tersebut diperkirakan mampu bertahan hingga Maret atau April tahun depan, memberikan rasa aman bagi masyarakat. "Masyarakat tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, stok kita banyak. Ini bisa bertahan sampai nanti tahun depan. Awal tahun depan diperkirakan sampai bulan Maret-April masih bisa untuk bertahan," ujar Rizal saat meninjau penyaluran di Kabupaten Bandung pada Sabtu (23/5/2026). Ia juga menyoroti peran Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan yang hasil produksinya didistribusikan ke wilayah lain seperti Riau dan Natuna, menciptakan ekosistem saling mengisi antarwilayah.
Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, setiap penerima di tingkat desa diwajibkan membawa surat undangan resmi dari Dinas Sosial dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan aplikasi bantuan pangan digital terintegrasi milik Bulog. Sistem pencatatan digital ini digunakan secara ketat oleh petugas lapangan untuk memastikan akurasi data penerima dan meminimalkan kekeliruan distribusi. "Ini bantuan ini harapannya memberikan stimulus kepada saudara-saudara kita, Bapak-bapak ataupun Ibu-ibu yang masuk dalam DTKS desil 1 sampai 3. Dan mudah-mudahan ini meringankan dengan dampak ekonomi global yang sedang terjadi saat ini," tambah Rizal.
Selain program yang berjalan, Bulog juga mengajukan usulan tambahan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan untuk periode Agustus hingga November 2026. Usulan ini diajukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kemarau ekstrem yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. Rizal mengonfirmasi bahwa usulan ini telah disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Ibu Titiek Soeharto pada Jumat (22/5/2026). Hingga saat ini, Bulog baru memegang penugasan resmi untuk alokasi tambahan dua bulan, yakni pada Agustus dan November, dengan proyeksi total kebutuhan beras sepanjang tahun mencapai 1,9 juta ton.
Program mitigasi El Nino ini difokuskan hanya pada komoditas beras, berbeda dengan paket bantuan sebelumnya yang juga menyertakan pasokan minyak goreng. "Menurut kami itu sangat bijaksana apabila memang ada bantuan pangan di masa-masa El Nino," ujar Rizal. Ia menambahkan bahwa penambahan bantuan ini menjadi krusial mengingat situasi ekonomi global yang juga berpengaruh pada kondisi masyarakat. Penyaluran bantuan ini sepenuhnya bergantung pada data dari Dinas Sosial di masing-masing daerah, baik kabupaten/kota maupun desa, untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran.
Merespons situasi ketahanan pangan nasional, Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, mendesak jajaran kepala Bulog di daerah untuk lebih proaktif dalam memetakan jalur potensi lumbung pangan lokal. Menurutnya, kepala Bulog tidak seharusnya hanya menerima dan menyimpan barang di gudang, melainkan harus memahami secara mendalam potensi produksi di wilayahnya. Musthofa menegaskan pentingnya percepatan serta ketahanan penyimpanan stok barang yang cukup di gudang-gudang daerah sebagai kunci utama dalam menghadapi potensi bencana cuaca ekstrem seperti super El Nino. "Saya minta satu, dalam ketahanan menyetok barang ini benar-benar cukup, apabila suatu saat terjadi super El Nino ini," pungkasnya pada Minggu (24/5/2026).
Dengan perpanjangan dan penambahan skema bantuan pangan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tengah tantangan ekonomi global dan ancaman perubahan iklim. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat, sekaligus memastikan ketersediaan pangan pokok yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia.
