Jakarta – Komitmen pemerintah dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas semakin ditegaskan melalui berbagai kebijakan strategis. Melalui perluasan akses pembiayaan, kemudahan berusaha, dan akselerasi transformasi digital, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang lebih tangguh.
Upaya serius ini tercermin dalam penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar secara hibrida di Jakarta pada Senin (29/6). Acara yang mengusung tema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya" ini menjadi platform penting untuk menggalang sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan usaha mikro di Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya, menyoroti realisasi signifikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Airlangga, hingga 28 Juni 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp147,70 triliun, merepresentasikan 50,83 persen dari target penyaluran sebesar Rp300 triliun yang ditetapkan pemerintah. Angka ini menunjukkan progres yang substansial dalam menyediakan modal kerja bagi para pelaku usaha mikro.
Dana KUR yang telah disalurkan tersebut berhasil menjangkau 2,32 juta debitur, membuktikan efektivitasnya sebagai instrumen vital pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Keberadaan KUR diharapkan tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga berkembang dan berinovasi di tengah tantangan ekonomi global.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya terpaku pada KUR sebagai satu-satunya instrumen pembiayaan. Berbagai skema lain juga terus diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan UMKM yang beragam. Di antaranya adalah pembiayaan ekspor yang difasilitasi melalui lembaga pembiayaan ekspor, serta kredit industri yang ditujukan untuk sektor padat karya dan padat modal.
Sektor-sektor strategis seperti tekstil, produk tekstil, furnitur, dan kayu menjadi prioritas dalam skema kredit industri ini, mengingat kontribusinya yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah ekonomi. Diversifikasi pembiayaan ini menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM dari berbagai lini.
Inovasi pembiayaan terbaru adalah peluncuran KUR Perumahan, yang menjadi terobosan pertama kalinya dari pemerintah dengan alokasi fantastis sebesar Rp50 triliun. Program ini dirancang khusus untuk memfasilitasi renovasi rumah bagi masyarakat, dengan plafon pembiayaan mencapai Rp500 juta per debitur. Pemerintah menargetkan KUR Perumahan ini akan menjangkau sekitar 100.000 rumah, memberikan dampak positif ganda pada sektor perumahan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain akses pembiayaan, transformasi digital menjadi fokus utama lain yang didorong pemerintah. Airlangga Hartarto secara khusus mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Pemanfaatan AI dianggap krusial untuk meningkatkan daya saing usaha di era modern.
Menurutnya, AI dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk analisis pasar, membantu UMKM mengidentifikasi peluang pasar baru, hingga memetakan potensi daerah yang belum tergarap. Dengan kemampuan AI dalam memproses data besar, UMKM dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan memperluas jangkauan pasarnya secara efektif.
Airlangga juga menyoroti potensi besar dari kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN. Kerangka kerja ini diprediksi akan membuka peluang pasar digital kawasan yang jauh lebih luas bagi UMKM Indonesia. Ditambah dengan interoperabilitas sistem pembayaran seperti QRIS, transaksi lintas negara akan menjadi semakin mudah dan efisien, memungkinkan UMKM untuk menembus pasar regional tanpa hambatan berarti. Workshop mengenai pemanfaatan AI untuk pengembangan usaha juga menjadi bagian dari rangkaian festival ini, memberikan pengetahuan praktis bagi para pelaku UMKM.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat layanan bagi pelaku UMKM melalui digitalisasi. Tujuannya adalah agar berbagai layanan usaha dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satu wujud konkretnya adalah melalui platform digital terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa SAPA UMKM merupakan langkah nyata kementerian untuk memberikan pelayanan yang optimal. Platform ini dikembangkan oleh Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai super-app.
SAPA UMKM berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang komprehensif untuk mendata, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Melalui platform ini, UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas perizinan, hingga perluasan akses terhadap berbagai program pemerintah yang relevan.
Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro juga menjadi ajang penting untuk menunjukkan hasil nyata dari kolaborasi berbagai pihak. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan sertifikat kepada 17 lembaga inkubator yang telah berpredikat Grade A, menandakan kualitas dan kapasitas mereka dalam membina UMKM. Selain itu, diselenggarakan pula penandatanganan akad KUR massal yang melibatkan 350 pelaku UMKM penerima KUR dari tujuh lembaga penyalur, sebuah bukti nyata penyaluran bantuan modal yang masif.
Rangkaian kegiatan festival juga diperkaya dengan berbagai sesi sosialisasi dan lokakarya interaktif, termasuk yang membahas secara mendalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pengembangan usaha. Melalui sinergi kebijakan, dukungan pembiayaan, dan akselerasi transformasi digital, pemerintah optimistis bahwa UMKM Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan mampu memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke tingkat global.
Acara penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana. Turut hadir pula Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh, menunjukkan dukungan penuh dari berbagai lini pemerintahan.
