Jakarta – Menjawab kegelisahan konsumen terkait isu kuota internet yang hangus, para operator seluler di Indonesia melalui Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) telah sepakat untuk merancang formula baru. Salah satu terobosan yang diusulkan adalah penerapan fitur akumulasi kuota atau rollover, sebuah langkah yang diharapkan dapat memberikan keleluasaan lebih bagi pelanggan. Kesepakatan ini merupakan respons langsung terhadap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan arahan dari majelis hakim.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O Baasir, menyatakan bahwa seluruh operator seluler beroperasi dengan niat baik dan keterbukaan untuk merumuskan alternatif formula yang dapat menjaga keseimbangan antara hak pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan bisnis telekomunikasi di tanah air. "ATSI dan operator seluler dengan penuh iktikad baik dan tangan terbuka berusaha merumuskan alternatif formula dimaksud guna tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia," ujar Marwan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, pada Kamis (18/6).
Langkah ini diambil setelah serangkaian diskusi mendalam antara ATSI dan para operator seluler, termasuk Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Tujuannya adalah untuk menawarkan pandangan bersama yang lebih berimbang dan berkelanjutan, serta menjawab pokok-pokok perhatian yang diajukan oleh para pemohon gugatan yang mewakili konsumen jasa layanan internet.
Formula alternatif yang disepakati oleh para operator seluler ini mencakup empat poin utama yang berfokus pada peningkatan layanan dan perlindungan konsumen. Pertama, penyediaan dan pengembangan beragam pilihan paket layanan internet yang lebih fleksibel. Fleksibilitas ini mencakup paket dengan fitur akumulasi kuota (rollover), paket tanpa akumulasi (non-rollover), serta inovasi layanan lainnya. Dengan demikian, pelanggan memiliki keleluasaan untuk memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan pola penggunaan internet mereka.
Kedua, komitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi pelanggan. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian informasi produk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta penyediaan kanal atau media yang memudahkan pelanggan untuk memantau penggunaan dan sisa kuota internet mereka secara real-time. Kemudahan ini diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman terkait masa berlaku dan penggunaan kuota.
Ketiga, penguatan upaya perlindungan hak konsumen. ATSI dan operator seluler akan mengoptimalkan mekanisme penanganan pengaduan pelanggan dan melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan yang diberikan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan sekaligus memastikan kualitas layanan yang konsisten dan berkelanjutan.
Keempat, penegasan bahwa kerangka regulasi dan kebijakan yang berlaku saat ini pada prinsipnya telah mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan operasional penyelenggara telekomunikasi. Keseimbangan ini sangat krusial agar seluruh lapisan masyarakat dapat terus menikmati layanan internet yang terjangkau dan berkualitas, sekaligus memastikan operator memiliki ruang untuk berinovasi, berinvestasi dalam pengembangan jaringan, peningkatan kapasitas, dan perluasan jangkauan layanan di seluruh Indonesia.
Menanggapi perkembangan ini, Wakil Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Intan Nur Rahmawanti, menyambut baik langkah operator seluler yang mulai mengadopsi fitur akumulasi kuota. "Perkembangan ini menunjukkan mekanisme rollover pada dasarnya dimungkinkan untuk diterapkan dalam praktik industri telekomunikasi," ujar Intan.
BPKN memandang bahwa fitur rollover tidak seharusnya menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh jenis paket dan model bisnis operator. Sebaliknya, ini dapat menjadi salah satu pilihan alternatif yang ditawarkan kepada konsumen, bersama dengan paket berbatas waktu dan model bisnis lainnya. Hal ini sejalan dengan praktik di beberapa negara lain yang telah menerapkan berbagai mekanisme perlindungan sisa kuota internet, baik melalui fitur rollover, perpanjangan masa berlaku, maupun bentuk perlindungan lainnya.
Menurut Intan, keberadaan fitur rollover kini tidak lagi sekadar kebijakan bisnis semata, melainkan telah berkembang menjadi alternatif perlindungan konsumen yang patut dipertimbangkan dalam pengaturan sektor telekomunikasi nasional. Ia menekankan pentingnya harmonisasi dan penyesuaian peraturan pelaksana di sektor telekomunikasi agar lebih selaras dengan prinsip perlindungan konsumen yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyesuaian ini juga diharapkan mencakup Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya.
"Karena itu, keberadaan pilihan layanan tersebut perlu memperoleh landasan pengaturan yang jelas agar konsumen memiliki kesempatan untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya," jelas Intan. Dengan demikian, konsumen akan memiliki lebih banyak kendali atas layanan internet yang mereka gunakan, menghindari kerugian akibat kuota yang tidak terpakai dan hangus. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri telekomunikasi secara keseluruhan dan mendorong persaingan yang sehat antar operator dalam memberikan layanan terbaik.
