Sebuah nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani secara elektronik antara Amerika Serikat dan Iran baru-baru ini telah memicu krisis politik mendalam bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kesepakatan yang menetapkan masa negosiasi selama 60 hari ini dinilai meruntuhkan fondasi strategi keamanan domestik yang telah dibangun Netanyahu selama bertahun-tahun. Langkah diplomatik unilateral Washington ini secara signifikan mengisolasi posisi Israel, terutama setelah negara itu baru saja melancarkan serangan udara ke Beirut pada hari Minggu, sesaat sebelum pengumuman kesepakatan tersebut dirilis.
Kesepakatan yang dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ini disambut dengan penolakan keras dari berbagai kalangan di Israel. Kelompok oposisi maupun internal kabinet koalisi sayap kanan Israel melancarkan kritik tajam, terutama terkait tuntutan Teheran agar Israel menghentikan operasi militer di Lebanon. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak terlibat dalam perumusan draf perjanjian tersebut dan menilai kesepakatan itu tidak menjamin keamanan nasional Israel.
"Trump’s agreement does not bind us," tegas Ben-Gvir pada hari Senin, merujuk pada kesepakatan yang ia anggap mengabaikan kepentingan Israel. Ia menambahkan, "We must not act according to the agreements between Trump and [Mojtaba] Khamenei," menggarisbawahi kekhawatiran bahwa keputusan AS ini justru menguntungkan Iran. Tekanan serupa datang dari anggota parlemen dari Partai Likud. Mereka mendesak negara-negara sekutu untuk memahami posisi Israel dalam mempertahankan hak pertahanan diri.
Ariel Kallner, seorang anggota parlemen dari Partai Likud, menyatakan bahwa Israel akan terus melindungi dirinya sendiri. Meski enggan merinci kelanjutan operasi militer, ia mengakui bahwa gesekan antar sekutu dalam situasi berbahaya adalah hal yang wajar. "We will do what we need to do. And we expect our friends to understand us," katanya, menekankan pentingnya dukungan sekutu saat Israel menghadapi ancaman langsung. Ia menambahkan, "Sometimes there are disagreements between allies, and allies should also understand their allies when they are in danger."
Mantan pejabat intelijen Israel menilai keputusan Amerika Serikat menerima draf kesepakatan ini memberikan keuntungan strategis yang besar bagi posisi politik Iran di kawasan regional. Sima Shine, mantan pejabat Mossad dan pakar spesialis Iran, menyatakan keheranannya atas langkah AS tersebut. "It’s difficult to understand why the Americans accepted it," katanya, menyoroti kelonggaran yang diberikan kepada Teheran untuk mengontrol eskalasi di wilayah Lebanon.
Menurut Shine, keputusan ini memungkinkan Iran untuk terus mendukung Hezbollah dan memperkuat posisinya sebagai aktor politik utama di Lebanon. "By allowing Iran to decide what will happen in Lebanon, the US is giving Iran the possibility to continue to support Hezbollah, and to make sure that Hezbollah is a major political actor in the Lebanese arena," papar Shine. Ia menambahkan bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan lembaga keamanan maupun elite politik di Yerusalem. "Israel is not happy with that – neither the security establishment, nor the political," tegasnya.
Menanggapi gelombang kritik ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan pembelaan dalam konferensi pers di Yerusalem pada Senin malam. Ia menegaskan komitmennya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. "I have devoted most of my adult life to one goal—preventing Iran from obtaining nuclear weapons," ujar Netanyahu. Ia menyatakan tidak akan membatasi langkah militer demi mencapai tujuan tersebut. "We will do what is necessary. I do not limit myself in any way on this goal: Iran will not have nuclear weapons," lanjutnya.
Netanyahu mengakui adanya perbedaan pandangan dengan Presiden Donald Trump, namun ia mengklaim telah berhasil mempertahankan zona penyangga di wilayah perbatasan. "I have expressed my views in discussions, but we have our own interests: first, no nuclear threat; second, Lebanon – we created a buffer zone and will remain there as long as necessary," jelasnya. Ia menambahkan bahwa ketegasan Israel dalam mempertahankan wilayah pendudukan dihormati oleh sekutu utamanya, termasuk Amerika Serikat. "Iran wanted us to withdraw – that did not happen. You know why? Because I stood very firm. Our American allies respect that determination. We also insist on preserving our operational freedom – if we are attacked or threatened, we respond," tutur Netanyahu.
Lebih lanjut, Netanyahu mengklaim bahwa operasi militer sebelumnya telah berhasil menjauhkan ancaman pemusnahan massal terhadap populasi warga Israel. "We removed, for years to come, this danger hanging over us of the elimination of Israel’s population," klaimnya, menyebut langkah pencegahan tersebut sebagai misi penyelamatan krusial. "That is what we did. We saved the State of Israel from annihilation."
Namun, klaim keberhasilan ini dinilai tidak realistis oleh sejumlah pengamat internasional dan mantan penasihat pemerintah. Daniel Levy, mantan penasihat pemerintah Israel, berpendapat bahwa strategi tersebut keliru. Ia melihat kekuatan militer Iran justru semakin solid. "It is not playing well, and the claims are not credible," cetusnya kepada Al Jazeera. Levy mengkritik asumsi awal Israel yang mengira keterlibatan militer Amerika Serikat akan secara otomatis menghancurkan rezim Teheran.
"The assumption was that if you pull America into a war, then it is a given that Iran will be crushed and that things Israel cannot achieve in terms of regime destruction and Iranian capitulation can be achieved by America," urai Levy. Ia berpendapat bahwa ekspektasi tersebut didasari oleh cara pandang internal yang mengabaikan kapasitas strategi lawan, bahkan mengkritiknya sebagai "infused with colonial racism and Israeli hubris." Levy menambahkan bahwa elite politik Israel tidak mengantisipasi kemampuan negosiasi Iran yang justru mampu mengungguli strategi mereka.
Kritik tajam mengenai dampak jangka panjang dari kegagalan strategi militer ini juga disampaikan oleh Ahron Bregman, seorang akademisi pertahanan dari King’s College London. Ia menilai konfrontasi bersenjata selama tiga setengah bulan terakhir merupakan "strategic catastrophe" bagi Israel. "He initiated a war with Iran which aimed to topple its regime, but the regime is still standing and it is [more] radical than before. Iran will rebuild its missile arsenal," tukas Bregman. Ia memprediksi wilayah perbatasan utara akan tetap menjadi titik krusial yang memicu konflik lanjutan di masa depan, dengan Lebanon sebagai pemicunya.
Bregman juga meragukan komitmen militer masa depan dari Gedung Putih untuk kembali terlibat dalam peperangan terbuka melawan Iran. "Will the US join Israel to fight Iran again? I doubt any US president with a shred of common sense will attempt any war with Iran," cetusnya. Ia menilai posisi geografis Iran dan kendali atas jalur distribusi energi global memberikan keunggulan taktis bagi Teheran. "Geography is on Iran’s side, and it is an economic nuclear bomb which the Iranians will use again without hesitation," simpul Bregman.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan independensi militer negaranya. Ia menyatakan pasukan Israel akan tetap bertahan di wilayah konflik dan memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen demi mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. "Israel will not withdraw from the security zones in Lebanon, Syria, and Gaza," kuncinya.
Sementara itu, dari Washington, Presiden Donald Trump menegaskan otoritas penuhnya dalam menentukan arah kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. "I call the shots. I call all the shots," cetusnya dalam wawancara bersama Financial Times. Kondisi ini menempatkan Netanyahu pada posisi dilematis antara menjaga hubungan diplomatik dengan sekutu terbesarnya atau mempertahankan koalisi domestik menjelang pemilihan umum yang akan datang.
