Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, berencana untuk segera menggelar pertemuan dengan Menteri Perindustrian RI. Agenda utamanya adalah membahas nasib para pekerja di sektor industri otomotif yang kini menghadapi ancaman serius berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Kekhawatiran ini muncul seiring adanya rencana relokasi produksi komponen otomotif ke Vietnam.
Dalam pertemuan krusial tersebut, Said Iqbal akan menyampaikan sejumlah masukan dan aspirasi yang diterima dari para investor Jepang yang selama ini berinvestasi di Indonesia. Para investor tersebut dilaporkan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnisnya di tanah air, termasuk persoalan terkait kebijakan insentif industri otomotif yang dinilai belum optimal.
"Maka saya nanti kemungkinan juga akan minta bertemu dengan Menteri Perindustrian," ujar Said Iqbal dalam sebuah konferensi pers virtual pada Minggu, 28 Juni 2026. Pernyataan ini mengindikasikan keseriusan pemerintah, melalui perwakilannya, dalam menanggapi isu yang dapat berdampak luas terhadap ribuan tenaga kerja.
Masukan mengenai tantangan investasi ini diperoleh Said Iqbal saat melakukan upaya mitigasi terhadap potensi relokasi produksi di dua perusahaan komponen otomotif, yaitu PT SAI dan PT JAI, yang berlokasi di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur. Kedua perusahaan ini, yang bergerak dalam produksi komponen kabel otomotif, sebelumnya memiliki rencana ambisius untuk memindahkan sekitar 50 persen dari total lini produksinya ke Vietnam.
Namun, berkat dialog intensif yang melibatkan manajemen perusahaan, prinsipal dari Jepang, serta perwakilan serikat pekerja, rencana relokasi tersebut berhasil ditekan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa komunikasi dan negosiasi yang baik dapat menjadi solusi efektif dalam mempertahankan investasi dan lapangan kerja di Indonesia.
Dalam forum dialog tersebut, Said Iqbal mengungkapkan keluhan dari manajemen perusahaan Jepang. Mereka merasa bahwa perhatian pemerintah, khususnya dari Kementerian Perindustrian, terhadap permasalahan yang mereka hadapi selama ini masih minim. Para investor Jepang ini telah lama menanamkan modalnya di Indonesia dan merasa kurang mendapat apresiasi serta dukungan yang memadai.
"Selama ini, ini kata-kata manajemen, mereka merasa pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perindustrian, tidak ada kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Terutama sebagai investor Jepang yang sudah lama ada di Indonesia," jelas Said Iqbal. Ia menambahkan bahwa baru ketika isu relokasi ke Vietnam mencuat, Kementerian Perindustrian menunjukkan perhatiannya.
Situasi ini menyoroti pentingnya pendekatan proaktif dari pemerintah dalam membina hubungan baik dengan para investor asing. Sektor otomotif sendiri merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, tidak hanya dalam hal produksi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Rencana relokasi, sekecil apapun skalanya, berpotensi menciptakan efek domino negatif yang luas.
Industri otomotif Jepang memiliki sejarah panjang di Indonesia, dimulai sejak era 1970-an. Berbagai merek ternama telah mendirikan pabrik dan unit bisnis di berbagai daerah, berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang harmonis antara pemerintah dan investor Jepang menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan investasi dan pertumbuhan sektor ini.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memiliki peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini mencakup penyediaan insentif yang kompetitif, penyederhanaan regulasi, serta jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Selain itu, dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan investor dan serikat pekerja juga sangat penting untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis.
Pertemuan antara Said Iqbal dan Menteri Perindustrian diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret. Salah satu fokus utama adalah mengevaluasi kembali kebijakan insentif yang ada. Kebijakan yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan industri otomotif saat ini dapat menjadi daya tarik kuat bagi investor untuk terus beroperasi dan bahkan memperluas investasinya di Indonesia, ketimbang mempertimbangkan relokasi.
Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi secara spesifik "tantangan-tantangan" yang dihadapi investor Jepang. Apakah itu terkait biaya operasional, ketersediaan bahan baku, infrastruktur pendukung, atau isu-isu birokrasi lainnya. Dengan pemahaman yang mendalam, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Ancaman relokasi ke Vietnam ini juga perlu dilihat sebagai sinyal peringatan. Vietnam memang menjadi salah satu negara tujuan investasi yang menarik perhatian investor global, terutama di sektor manufaktur, berkat biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan perjanjian perdagangan bebas yang menguntungkan. Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan daya saingnya agar tetap menjadi destinasi investasi yang unggul di kancah regional maupun global.
Para pekerja di industri otomotif, khususnya di sektor komponen, merupakan aset berharga yang telah berkontribusi pada kemajuan industri ini. PHK massal akibat relokasi akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka dan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek perlindungan tenaga kerja secara optimal.
Diskusi yang akan dilakukan Said Iqbal dengan Menteri Perindustrian menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi jangka panjang yang tidak hanya menarik investor baru, tetapi juga mempertahankan dan memperkuat investasi yang sudah ada. Fokus pada peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia lokal akan menjadi kunci keberlanjutan industri otomotif Indonesia di masa depan.
Keberhasilan dalam mempertahankan investasi PT SAI dan PT JAI di Jawa Timur dari ancaman relokasi patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa dialog yang konstruktif dan responsif dari pemerintah dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Diharapkan, pertemuan mendatang akan menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat mengamankan nasib buruh otomotif dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi otomotif yang kompetitif di kawasan.
