Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra dengan tegas membantah keterlibatan pemerintah dalam pembekuan rekening sejumlah aktivis di Pati. Pernyataan ini disampaikan oleh Menko Yusril setelah menerima laporan mengenai pembekuan rekening tersebut.
Menanggapi situasi yang berkembang, Menko Yusril secara spesifik meminta penjelasan langsung dari Kabareskrim Polri dan Kapolda Metro Jaya. Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi duduk perkara dan memastikan tidak ada tindakan yang melampaui kewenangan atau melibatkan pemerintah secara tidak sah.
Menurut Menko Yusril, pemerintah melalui kementeriannya tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah untuk melakukan pembekuan rekening terhadap para aktivis tersebut. Penegasan ini penting untuk meluruskan informasi yang beredar dan mencegah kesalahpahaman publik mengenai peran pemerintah dalam penanganan persoalan hukum yang melibatkan warga negara.
Yusril juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan penegakan hukum. Ia berjanji akan menindaklanjuti permintaan penjelasan ini dengan serius untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku. Penjelasan dari jajaran kepolisian diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dasar hukum dan prosedur yang telah dijalankan terkait pembekuan rekening tersebut.
