Sikap keberatan Israel terhadap potensi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran semakin mengemuka, bahkan sempat memicu frustrasi di kalangan petinggi AS. Presiden Donald Trump dilaporkan merasa terganjal oleh langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilai mempersulit upaya perundingan guna mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung lama. Penolakan ini bukan tanpa alasan kuat, yang berakar pada persepsi ancaman strategis Iran dan kalkulasi politik domestik Israel.
Sejak gencatan senjata antara Iran dan AS mulai bergulir pada awal April lalu, Israel secara konsisten menunjukkan sikap penolakan. Hal ini termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara yang rencananya akan dilangsungkan di Swiss pada Jumat, 19 Juni. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, bahkan secara tegas menyatakan bahwa "kesepakatan Trump tidak mengikat kami." Ia menekankan bahwa Israel tidak akan pernah berkompromi pada apa pun yang kurang dari pelucutan total Hizbullah atau mundur dari wilayah yang telah dikuasai dan dibersihkan dari infrastruktur teror oleh pasukan mereka.
Tiga alasan utama menjadi landasan penolakan Israel terhadap perundingan damai antara AS dan Iran. Pertama, Iran dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan nasional Israel. Sejak lama, Israel memandang kekuatan militer Iran, termasuk potensi pengembangan senjata nuklir, sebagai sumber kekhawatiran utama. Meskipun Israel sendiri merupakan negara pemilik senjata nuklir, kekhawatiran terhadap program nuklir Iran terus disuarakan. Rasa takut ini bahkan pernah mendorong Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran pada Juni 2025, yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat pada Februari 2026.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Maret lalu kembali menegaskan komitmen Israel untuk melanjutkan perang melawan Iran "dengan segenap kekuatan kami." Ia mengumumkan adanya rencana sistematis untuk memberantas rezim Iran dan mencapai berbagai tujuan strategis lainnya. Analisis dari The New York Times bahkan menyebutkan bahwa tidak ada negara lain yang memantau demonstrasi anti-pemerintah di Iran dengan tingkat ketertarikan yang sama seperti Israel. Bagi Israel, Republik Islam Iran adalah musuh bebuyutan yang menjadi ancaman global. Netanyahu sendiri kerap menyamakan pemerintahan Ayatollah di Teheran dengan ancaman Nazi Jerman.
Alasan kedua terkait ketakutan Israel terhadap milisi proksi Iran. Kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan Israel. Serangan besar-besaran yang dilancarkan Israel ke Lebanon selatan secara spesifik bertujuan untuk melumpuhkan milisi Hizbullah. Israel menganggap Hizbullah sebagai salah satu ancaman militer terbesar, mengingat gudang amunisi roket yang besar dan struktur militernya yang kuat dan tersebar di wilayah selatan Lebanon. Laporan intelijen Israel mengindikasikan bahwa roket-roket Hizbullah mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Israel.
Kepala Staf Umum militer Israel, Eyal Zamir, pernah menyatakan kepada Haaretz bahwa Israel tidak akan mengakhiri perang selama ancaman dari Hizbullah belum sepenuhnya dihilangkan. Tujuannya adalah untuk melemahkan atau bahkan menghancurkan total kemampuan militer kelompok yang bersekutu dengan Iran tersebut. Ketakutan terhadap milisi ini menjadi faktor krusial dalam postur keamanan Israel dan pendekatannya terhadap Iran.
Alasan ketiga adalah sikap Israel yang merasa tidak terikat oleh kesepakatan antara AS dan Iran. Sejumlah menteri Israel secara terang-terangan menolak kepatuhan terhadap kesepakatan damai tersebut. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir berargumen bahwa Israel tidak terikat oleh perjanjian karena tidak terlibat dalam proses perundingan. Netanyahu juga menekankan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon, Jalur Gaza, dan Suriah untuk memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap negara mereka. Ia menyatakan bahwa Israel tidak akan membiarkan organisasi teroris mendirikan basis di perbatasan mereka, menggali terowongan ke wilayah mereka, atau mempersiapkan pembantaian di dekat warga negaranya. Penegasan ini menunjukkan kemauan Israel untuk bertindak secara unilateral demi menjaga keamanannya, terlepas dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak lain.
Selain alasan keamanan yang mendasar, analisis politik juga memainkan peran penting. Banyak pengamat berpendapat bahwa situasi perang memberikan keuntungan politik yang signifikan bagi Benjamin Netanyahu, yang pada saat yang sama tengah menghadapi skandal korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan ini telah berlangsung sejak 2019 dan sidangnya dijadwalkan berlanjut hingga 2026. Namun, beberapa persidangan sempat tertunda atau dipersingkat dengan alasan perang dan keadaan darurat.
Situasi perang dan keadaan darurat ini secara tidak langsung mengurangi tekanan politik terhadap Netanyahu. Perhatian publik beralih ke isu keamanan nasional, dan dukungan terhadap pemerintah cenderung meningkat, terlepas dari skandal yang melilitnya, karena negara menghadapi ancaman eksternal. Laporan dari Reuters mengindikasikan bahwa dukungan terhadap pemerintah Israel mengalami kenaikan selama masa perang.
Oleh karena itu, banyak analis, seperti yang dilansir oleh Al Monitor, melihat kebijakan Israel terhadap Iran sebagai perpaduan antara pertimbangan keamanan nasional yang nyata dan kalkulasi politik domestik. Di satu sisi, Israel memiliki alasan strategis yang valid untuk memandang Iran sebagai ancaman. Di sisi lain, Netanyahu juga secara strategis memanfaatkan situasi konflik untuk memperkuat posisinya dan mengalihkan perhatian dari masalah hukum yang dihadapinya. Perpaduan kompleks antara ancaman eksternal dan manuver politik internal inilah yang membentuk sikap Israel yang enggan melihat AS dan Iran mencapai kesepakatan damai.
