Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Satu Data Indonesia (SDI). Langkah ini diharapkan dapat menyatukan berbagai sistem data yang tersebar di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tito memastikan kesiapan Kemendagri dalam mengintegrasikan seluruh sistem datanya ke dalam platform SDI. Tujuannya adalah menciptakan satu basis data yang terpadu dan akurat.
Integrasi ini krusial untuk efisiensi birokrasi. Selama ini, data seringkali terfragmentasi. Hal ini menyulitkan analisis dan pengambilan keputusan yang cepat.
Dengan SDI, data dari berbagai unit kerja di Kemendagri akan tersinkronisasi. Ini mencakup data kependudukan, pemerintahan daerah, hingga administrasi kependudukan lainnya.
Mendagri melihat SDI sebagai fondasi penting. Terutama dalam upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kesiapan ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo.
Presiden telah menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Salah satu kunci utamanya adalah ketersediaan data yang terintegrasi.
Tito Karnavian menjelaskan, saat ini Kemendagri tengah berbenah. Berbagai sistem internal sedang diidentifikasi dan disiapkan untuk dihubungkan ke SDI. Proses ini melibatkan koordinasi intensif antar direktorat jenderal.
“Kami siap untuk mengintegrasikan data Kemendagri ke dalam Satu Data Indonesia. Ini adalah prioritas kami untuk memastikan data yang akurat dan dapat diakses,” ujar Tito dalam sebuah kesempatan.
Platform SDI dirancang untuk menjadi rujukan utama data pemerintah. Dengan demikian, pemanfaatan data menjadi lebih optimal dan mengurangi potensi tumpang tindih atau ketidaksesuaian informasi.
Manfaatnya tidak hanya dirasakan di internal Kemendagri. Data yang terintegrasi akan mendukung kementerian dan lembaga lain. Serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Contohnya, data kependudukan yang akurat sangat vital. Data ini menjadi dasar berbagai program pemerintah, mulai dari kesehatan hingga bantuan sosial.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang SDI. Perpres ini menjadi landasan hukum bagi seluruh kementerian/lembaga. Termasuk Kemendagri untuk berpartisipasi dalam SDI.
Kemendagri berkomitmen untuk menjadi garda terdepan. Dalam mewujudkan visi satu data nasional yang efektif. Integrasi sistem ini diharapkan rampung sesuai target yang ditentukan.
Upaya ini merupakan bagian dari transformasi digital. Yang sedang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Serta efektivitas kerja pemerintah secara keseluruhan.
Melalui integrasi ini, Kemendagri berharap dapat berkontribusi signifikan. Terhadap terciptanya ekosistem data yang kuat. Dan mendukung pembangunan nasional yang berbasis data.
