JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong agenda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas masif 100 Gigawatt (GW) sebagai prioritas nasional. Target ambisius ini diharapkan mampu mewujudkan swasembada dan kemandirian energi di tanah air, namun keberhasilannya disebut sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal. Tanpa SDM yang mumpuni, investasi infrastruktur raksasa ini berpotensi tidak optimal.
Penegasan krusial ini mengemuka dalam Forum Bincang Energi bertajuk "Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan" yang diselenggarakan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Acara yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026, tersebut menyoroti aspek vital di balik transisi energi.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari setiap pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Hal ini menjadi kunci utama, terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah-daerah terpencil yang kerap menghadapi tantangan unik. Keterlibatan masyarakat lokal sejak awal proyek adalah fondasi penting untuk mencapai tujuan ini.
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE), Edi Wibowo, menjelaskan bahwa transisi energi tidak semata-mata berbicara tentang pembangunan fisik infrastruktur. Lebih jauh, ia mencakup upaya komprehensif untuk memastikan kesiapan SDM dalam mengoperasikan, memelihara, dan mengelola sistem energi secara berkelanjutan. Perspektif ini menjadi fundamental dalam mencapai target energi bersih nasional.
Wibowo menyoroti pengalaman di lapangan yang menunjukkan banyak infrastruktur energi yang telah dibangun seringkali tidak berjalan optimal, bahkan terbengkalai, karena kurangnya kemampuan perawatan. "Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya solusi hulu terhadap masalah perawatan jangka panjang. Permasalahan ini bukan hanya membuang investasi, tetapi juga menghambat manfaat energi sampai ke masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif sejak tahap awal proyek dimulai. Mereka perlu dilatih dan disertifikasi untuk memiliki kapasitas penuh dalam mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru diberikan pelatihan setelah seluruh instalasi terpasang. Pendekatan proaktif ini akan memastikan bahwa setiap PLTS yang dibangun memiliki pengelola yang kompeten dan bertanggung jawab langsung dari komunitas setempat.
"Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya," lanjut Edi Wibowo. Ini mengindikasikan adanya celah antara kecepatan pembangunan fisik dan pengembangan kapasitas manusia yang harus segera diatasi untuk menghindari kesenjangan kompetensi yang merugikan. Percepatan program pelatihan dan sertifikasi menjadi imperatif untuk mendukung laju investasi di sektor energi terbarukan.
Pencapaian target 100 GW PLTS tidak hanya diukur dari besaran kapasitas terpasang semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik yang dihasilkan dapat benar-benar menjangkau desa dan daerah terpencil, serta mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di sana. Inilah esensi dari kemandirian energi yang didambakan, yakni akses energi yang merata dan berdampak positif pada kualitas hidup.
Selama ini, sejumlah proyek listrik desa yang telah beroperasi menghadapi berbagai kendala serius. Banyak di antaranya beroperasi di bawah kapasitas yang seharusnya atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utama yang kerap muncul mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses terhadap suku cadang yang diperlukan, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring) yang efektif.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk melihat proyek PLTS tidak hanya dari aspek teknis dan finansial, tetapi juga dari dimensi sosial dan kapasitas manusia. Membangun ekosistem yang kuat, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga operasional dan pemeliharaan berkelanjutan, dengan melibatkan penuh SDM lokal, adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah fondasi vital untuk memastikan bahwa target 100 GW PLTS bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata dari kemajuan energi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
