Ankara, CNBC Indonesia – Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang akan digelar di Ankara, situasi keamanan di Turki memanas. Aparat kepolisian dilaporkan telah menahan lebih dari 100 demonstran yang mencoba menggelar aksi protes anti-NATO pada hari Minggu, 5 Juli 2026. Aksi ini diorganisir oleh Partai Komunis Turki (TKP).
Menurut laporan Reuters yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (6/7/2026), TKP mengonfirmasi penangkapan tersebut terjadi saat massa mencoba berunjuk rasa di Alun-Alun Kizilay, pusat kota Ankara. Lebih dari 100 anggota partai, termasuk pengurus inti, diangkut paksa ke pusat penahanan.
Rekaman video di lokasi menunjukkan demonstran mengibarkan bendera sambil meneriakkan yel-yel perlawanan. Polisi antihuru-hara merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang mulai tidak terkendali. "Pembunuh NATO, keluar dari negara kami," teriak para demonstran di tengah kepulan gas air mata. "Tidak ada jalan bagi NATO," sahut kelompok lain.
Turki dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari 32 negara anggota NATO serta pejabat mitra pada KTT yang berlangsung Selasa dan Rabu mendatang. Menanggapi potensi gejolak, otoritas keamanan meningkatkan pengawasan secara drastis di seluruh ibu kota. Segala bentuk demonstrasi dilarang total. Sebagian besar wilayah kota dibarikade dan jalur protokol ditutup.
Aksi penolakan terhadap NATO juga terjadi di Istanbul. Ratusan orang menggelar longmars dari Alun-Alun Taksim menuju Dolmabahce. Dua aksi terpisah oleh kelompok kiri juga digelar di distrik Kadikoy. Meskipun dijaga ketat, aksi di Istanbul dilaporkan berlangsung aman tanpa bentrokan fisik.
Sekretaris Jenderal TKP, Kemal Okuyan, menyatakan, "Hari ini kami berkumpul di banyak wilayah di Turki untuk melayangkan protes menentang NATO." Ia menegaskan, "Kami mengatakan bahwa kami tidak akan menyerahkan Ankara kepada para pendukung NATO."
Langkah represif ini memicu kritik dari tokoh oposisi. Tuncer Bakirhan dari Partai DEM dan Kemal Kilicdaroglu dari Partai CHP menilai pemerintah memasung hak dasar warga. Kejaksaan Turki membantah tudingan tersebut, menyatakan operasi hukum dilakukan untuk membongkar aktivitas militan radikal, bukan terkait agenda KTT NATO.
"Negara ini telah sepenuhnya diubah menjadi pusat penahanan dengan menggunakan KTT NATO sebagai alasan," kecam Bakirhan melalui akun X. "Kita sedang hidup melewati hari-hari di mana hukum darurat militer tidak dinyatakan secara resmi."
