Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan adanya perlambatan signifikan dalam pendanaan inovasi digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang telah terjadi sejak tahun 2021. Kondisi ini, menurut Meutya, disebabkan oleh "krisis kepercayaan" yang mendesak untuk dikembalikan demi menarik investasi lebih lanjut ke tanah air. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum Digital Ecosystem Alignment (DEAL) di Jakarta, Selasa (23/6).
Perlambatan ini bukan hanya fenomena lokal, melainkan tren regional yang perlu diwaspadai bersama. Meutya merujuk pada laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google-Temasek-Bain yang memproyeksikan ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$99 miliar pada tahun 2025. Angka ini merupakan sepertiga dari total nilai ekonomi digital di seluruh ASEAN, menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia.
Namun, Menkomdigi menegaskan bahwa angka yang tinggi saja tidak cukup untuk menjadi kekuatan nyata. Ia menekankan pentingnya angka tersebut berdampak langsung pada produktivitas ekonomi nasional. Jika pertumbuhan ekonomi digital tidak diimbangi dengan retensi nilai yang kuat di dalam negeri, maka potensi tersebut bisa menguap ke luar.
Meutya secara khusus menyoroti persoalan retensi nilai, di mana nilai yang tercipta dari tingginya ekonomi digital Indonesia justru banyak mengalir ke platform global yang beroperasi dari luar negeri. Situasi ini mengakibatkan hilangnya potensi keuntungan dan pengembangan ekosistem digital nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembagian keuntungan yang lebih adil antara platform global dan ekosistem digital domestik.
Selain itu, tantangan konektivitas juga menjadi perhatian utama. Meutya menyebutkan bahwa sekitar 19 persen penduduk Indonesia, atau setara dengan 3.000 desa, masih belum memiliki akses internet. Untuk mengatasi kesenjangan digital ini, pemerintah melihat perluasan jaringan 5G sebagai salah satu jalur strategis guna memastikan inklusivitas digital dapat tercapai di seluruh pelosok negeri.
Pernyataan Menkomdigi ini disampaikan dalam acara Digital Ecosystem Alignment (DEAL), sebuah forum kolaborasi lintas sektor yang mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, delapan komitmen bersama telah ditandatangani, menandai keseriusan berbagai pihak untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia.
Kedelapan agenda komitmen tersebut meliputi penguatan industri telekomunikasi, perlindungan konsumen di ranah digital, peningkatan inovasi digital dan ekosistem technopreneur, pengembangan program sehat digital, penguatan ekosistem startup, pembangunan ekosistem AI nasional, inklusivitas teknologi baru, serta efisiensi logistik nasional melalui pemanfaatan teknologi. Forum DEAL ini diharapkan menjadi wadah "gotong royong" antara pemerintah, industri, akademisi, investor, startup, UMKM, komunitas, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan aksi nyata.
Beberapa inisiatif konkret dari forum ini telah berjalan dan menunjukkan dampak positif di lapangan. Contohnya termasuk pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) untuk membantu kelompok tani dan pembudidaya ikan di Sleman, Banjarnegara, dan Lamongan. Selain itu, pelatihan praktis mengenai kecerdasan buatan (AI) telah diberikan kepada 100-150 pelaku UMKM di Wonogiri dan Banyuwangi, memberdayakan mereka dengan keterampilan digital.
Pengembangan fitur DARA untuk mitigasi risiko adiksi gim pada anak juga menjadi salah satu hasil nyata, menunjukkan perhatian terhadap dampak sosial teknologi. Sementara itu, pembangunan Dashboard Ecosystem sebagai single source of truth data nasional diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan kebijakan terkait ekosistem digital.
Menkomdigi juga mengungkapkan rencana besar pemerintah terkait intervensi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam program bantuan sosial (bansos). Program inovatif ini ditargetkan mampu menjangkau sekitar 18 juta keluarga atau kurang lebih 50 juta warga Indonesia. Uji coba awal telah dilakukan di Banyuwangi dan menunjukkan hasil positif.
Jika berhasil diimplementasikan secara luas, program bansos berbasis AI ini diproyeksikan menjadi salah satu inisiatif inklusi finansial digital terbesar di dunia. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi canggih demi pemerataan kesejahteraan dan mempercepat inklusi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di kelompok rentan.
Dengan berbagai langkah strategis dan kolaborasi multi-pihak yang digagas melalui forum DEAL, pemerintah optimis dapat mengembalikan kepercayaan investor. Fokus pada retensi nilai, perluasan konektivitas, serta pemanfaatan teknologi mutakhir seperti AI diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga kuat dan inklusif dalam dampak nyatanya bagi masyarakat.
