Jakarta – Pemerintah mulai menyoroti lonjakan usulan tambahan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan bersikap selektif dalam menyetujui permintaan dana jumbo tersebut.
Total tambahan anggaran yang diajukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga tercatat mencapai Rp984 triliun. Angka ini dinilai cukup fantastis karena melampaui pagu awal yang telah dirancang pemerintah.
Purbaya menyatakan dirinya tidak akan mengabulkan seluruh permintaan tersebut secara membabi buta. Selaku Bendahara Negara, ia akan melakukan peninjauan dan penyisiran ketat terhadap setiap proposal yang masuk.
Ia memastikan bahwa tambahan dana hanya akan diberikan kepada instansi yang memang layak dan memiliki program prioritas mendesak. Hal itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).
Menurut Purbaya, pemerintah tidak mungkin memenuhi semua usulan tersebut. Ia menekankan bahwa langkah penyisiran ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas fiskal negara ke depan.
Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga defisit APBN 2027 tetap berada di kisaran 1,80 hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini sudah sesuai dengan rencana strategis pemerintah dalam menjaga kesehatan keuangan negara.
Selama tambahan tersebut masih dalam koridor target defisit, mungkin bisa dipertimbangkan. Namun, Purbaya merasa permintaan senilai Rp984 triliun tersebut berpotensi melampaui batas defisit yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa usulan tambahan belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp984 triliun. Angka tersebut merupakan tambahan dari pagu dasar yang telah dirancang sebesar Rp1.389,94 triliun.
Apabila seluruh permintaan tambahan anggaran tersebut disepakati oleh pemerintah, maka total pagu anggaran kementerian dan lembaga tahun depan akan membengkak menjadi Rp2.373,94 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan target anggaran pada tahun 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.
Said menjelaskan bahwa angka usulan ini berasal dari hasil pembahasan intensif antara komisi-komisi di DPR dengan mitra kerja kementerian masing-masing. Pihak Banggar kini menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada pemerintah.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan nasional dengan kapasitas keuangan negara yang terbatas. Proses penyisiran anggaran ini dipastikan akan berlangsung ketat dalam beberapa waktu ke depan guna memastikan efisiensi belanja negara di masa mendatang.
