Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai penahanan Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa dr Tifa oleh Polda Metro Jaya. Keduanya saat ini tengah menjalani proses hukum terkait dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa penahanan tersebut merupakan bagian integral dari rangkaian proses penyidikan yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya.
Penjelasan ini senada dengan apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Menurut Kapolri, seluruh langkah yang diambil oleh tim penyidik telah sesuai dengan prosedur standar operasional. Ini adalah bagian dari tahapan penting sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap selanjutnya.
"Sebetulnya kemarin sudah dijelaskan oleh Kapolda, bahwa itu merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh penyidik," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai melakukan ziarah di Makam Bung Karno pada Sabtu (20/6). Pernyataan ini disitat dari laporan media detik.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa proses pemeriksaan kesehatan dan administrasi terhadap para tersangka dilakukan untuk memastikan kondisi mereka prima sebelum diserahterimakan kepada pihak Kejaksaan. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada kendala yang dapat menghambat proses hukum selanjutnya, sekaligus menjamin hak-hak para tersangka terpenuhi selama dalam penahanan.
"Ini untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik sebelum diserahkan ke kejaksaan," imbuhnya. Langkah ini mencerminkan komitmen kepolisian untuk menjalankan proses hukum secara profesional dan humanis.
Sebelumnya, penahanan Roy Suryo dan dr Tifa dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto. Ia mengungkapkan bahwa keduanya dijerat dengan beberapa pasal yang relevan dengan perbuatan yang dituduhkan. Hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang telah terkumpul.
"Dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain juncto perbuatan berlanjut," jelas Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (19/6).
Kasus ini bermula dari laporan yang menduga adanya pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, serta fitnah yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi. Roy Suryo dan dr Tifa diduga menyebarkan narasi yang mengaitkan Presiden Jokowi dengan kepemilikan ijazah palsu, sebuah tuduhan serius yang menimbulkan polemik di ruang publik.
Pasal-pasal yang disangkakan kepada keduanya mencakup ketentuan pidana mengenai pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka dijerat dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Selain itu, penegakan hukum juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Tidak berhenti di situ, keduanya juga disangkakan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan berlanjut dan manipulasi data elektronik. Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) dan atau Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga turut disematkan.
Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi landasan hukum dalam kasus ini. Roy Suryo dan dr Tifa dikenakan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penerapan berbagai pasal ini menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan, baik dari sisi pencemaran nama baik secara umum maupun dari sisi penyebaran informasi elektronik yang tidak benar dan berpotensi merusak.
Kasus yang melibatkan tokoh publik seperti Roy Suryo, yang dikenal sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta pengamat telekomunikasi, serta dr Tifa yang kerap muncul di media dengan pandangan-pandangannya, memang menarik perhatian publik. Penahanan keduanya menandakan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, terlepas dari latar belakang atau popularitasnya.
Proses hukum yang sedang berjalan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Publik menanti perkembangan lebih lanjut dari penanganan kasus ini, termasuk hasil dari proses penyidikan dan kemungkinan persidangan di kemudian hari. Penegakan hukum yang transparan dan adil menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Kepolisian sendiri berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan tuntas, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
