Indonesia bercita-cita menjadi negara maju pada 2045. Mewujudkan ambisi ini menuntut lompatan produktivitas, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi memegang peran sentral sebagai lokomotif ilmu pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Namun, optimisme tersebut dibayangi persoalan klasik: mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Di sisi lain, universitas menghadapi kenaikan biaya operasional. Tuntutan peningkatan kualitas riset, transformasi digital, internasionalisasi, dan kesejahteraan dosen terus mengemuka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan bukan semata besaran UKT, melainkan model pembiayaan pendidikan tinggi yang perlu direformasi.
Pandangan Rektor IPB University, Prof. Dr. Alim Setiawan Slamet, dalam tulisannya berjudul "Kemandirian yang Belum Tuntas" menjadi refleksi krusial. Ia mengingatkan bahwa tiga pilar pembiayaan perguruan tinggi—APBN, UKT, serta dana riset dan kerja sama—tertekan bersamaan. Kemandirian kampus seharusnya bukan pengalihan beban kepada mahasiswa. Sebaliknya, ia adalah kemampuan membangun sumber pendanaan baru yang berkelanjutan melalui tata kelola yang baik, inovasi, dan kolaborasi.
Pendidikan tinggi merupakan investasi bangsa. Konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Namun, anggaran ini mencakup seluruh jenjang. Ruang fiskal bagi perguruan tinggi kerap tak mampu mengimbangi kebutuhan investasi akademik, riset, teknologi, dan SDM.
Akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan. Mahasiswa dari keluarga rentan ekonomi sangat terdampak kenaikan biaya pendidikan. Beban biaya yang meningkat berpotensi memperlebar kesenjangan dan risiko putus kuliah.
Sementara itu, dosen dituntut menghasilkan publikasi internasional, riset berdampak, inovasi, pengabdian masyarakat, dan mencetak lulusan siap era AI. Semua ini membutuhkan investasi besar. Pendidikan tinggi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas, ketahanan ekonomi, dan daya saing bangsa.
Universitas kelas dunia tak bergantung pada uang kuliah. Harvard University mengelola dana abadi lebih dari US$50 miliar. Stanford dan MIT memiliki dana puluhan miliar dolar. Imbal hasil investasi dana ini menopang riset, beasiswa, kesejahteraan dosen, dan kualitas pendidikan.
National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) berkembang melalui kombinasi dukungan pemerintah, dana abadi, kerja sama industri, filantropi alumni, dan komersialisasi riset. Jerman, di sisi lain, menempatkan negara sebagai penanggung utama pembiayaan, menjaga akses masyarakat. Universitas di sana memperkuat kolaborasi riset dengan industri.
Pelajaran dari berbagai negara ini jelas: universitas kelas dunia memiliki banyak sumber pendanaan. Mahasiswa bukanlah sumber utama pembiayaan.
Indonesia memerlukan model pembiayaan baru. Enam agenda strategis mendesak. Pertama, perkuat komitmen negara sebagai penjamin utama akses pendidikan tinggi berkualitas dan terjangkau. Kedua, bentuk Indonesia University Endowment Fund (IUEF) untuk pendidikan tinggi. Sumbernya bisa dari APBN, dividen BUMN, filantropi, hingga kontribusi alumni.
Ketiga, percepat hilirisasi riset dan inovasi. Dorong hasil penelitian menjadi lisensi, paten, startup, atau spin-off company. Keempat, perluas kemitraan strategis dengan dunia usaha. Kelima, optimalkan aset universitas. Keenam, jadikan kesejahteraan dosen investasi strategis. Dosen sejahtera lebih produktif dalam mengajar, meneliti, dan berinovasi.
IPB University menunjukkan arah yang tepat. Pada 2025, IPB menyalurkan Rp141,72 miliar beasiswa untuk 10.901 mahasiswa. Sekitar 71,7 persen penerima berasal dari keluarga kurang mampu. Rektor IPB menegaskan tidak boleh ada mahasiswa putus kuliah karena biaya.
Universitas mandiri bukan membebankan biaya lebih tinggi kepada mahasiswa. Melainkan, mampu mengubah ilmu menjadi inovasi, inovasi menjadi nilai ekonomi, yang kembali memperkuat akses pendidikan, kesejahteraan dosen, dan daya saing bangsa. Itulah makna sesungguhnya dari universitas yang mandiri dan mahasiswa yang terlindungi.
