Jepang melayangkan protes keras terhadap peta dunia terbaru yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peta tersebut secara eksplisit mencantumkan Kepulauan Kuril, yang oleh Jepang disebut sebagai Wilayah Utara (Chishima), sebagai bagian dari teritori Federasi Rusia. Kebijakan ini sontak menimbulkan ketegangan diplomatik antara kedua negara.
Kementerian Luar Negeri Jepang telah secara resmi menyampaikan keberatan mereka kepada PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Tomohiko Taniguchi, dalam sebuah pernyataan menegaskan posisi Jepang. “Kami tidak dapat menerima peta tersebut,” ujar Taniguchi, menekankan bahwa Jepang memiliki klaim kedaulatan atas kepulauan yang disengketakan ini. Ia menambahkan bahwa Jepang akan terus berupaya agar peta tersebut direvisi.
Sengketa Kepulauan Kuril memiliki sejarah panjang yang berakar sejak akhir Perang Dunia II. Jepang mengklaim empat pulau utama di bagian selatan kepulauan tersebut, yaitu Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai. Namun, Uni Soviet menduduki kepulauan itu pada tahun 1945 dan sejak itu pulau-pulau tersebut dikelola oleh Rusia, yang mewarisi klaim Uni Soviet.
Posisi Jepang yang menganggap kepulauan tersebut sebagai “Wilayah Utara” dan Rusia yang menganggapnya sebagai “Kepulauan Kuril” telah menjadi hambatan utama dalam upaya normalisasi hubungan kedua negara, termasuk perjanjian perdamaian pasca-perang. Perbedaan pandangan ini juga berdampak pada hubungan ekonomi dan keamanan di kawasan.
Meskipun demikian, Jepang tidak serta merta menutup jalur komunikasi. Pemerintah Jepang berencana untuk terus berdialog dengan pihak PBB mengenai masalah ini. Tujuannya adalah agar peta dunia yang diterbitkan oleh PBB dapat mencerminkan pandangan Jepang mengenai status kepemilikan kepulauan tersebut. Protes ini menunjukkan betapa sensitifnya isu kedaulatan teritorial bagi Jepang, terutama terkait dengan wilayah yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari negaranya.
