Iran mengumumkan rencana untuk memberlakukan biaya baru bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang vital bagi perdagangan energi global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa pungutan ini dimaksudkan untuk membiayai pemeliharaan lingkungan dan peningkatan layanan navigasi di perairan tersebut. Rencana ini memicu kekhawatiran akan potensi dampak negatif terhadap arus perdagangan internasional dan berpotensi menimbulkan perselisihan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
Menurut Baghaei, biaya yang akan dikenakan bukanlah biaya transit semata, melainkan untuk layanan spesifik yang diberikan Iran dan Oman, negara yang turut mengelola Selat Hormuz. Layanan tersebut meliputi navigasi, asuransi kapal, dan kebutuhan operasional lainnya yang dianggap krusial untuk menjaga kelancaran lalu lintas di salah satu selat tersibuk di dunia. Baghaei menegaskan bahwa langkah ini diambil sesuai dengan hukum internasional demi melindungi keamanan nasional Iran.
"Selat Hormuz sangat penting bagi kami, dan kami telah mengadopsi prosedur tertentu sesuai hukum internasional untuk melindungi keamanan nasional Iran dan Republik Islam Iran," ujar Baghaei dalam konferensi pers yang dilansir Reuters. Ia menambahkan bahwa pungutan ini akan mencakup berbagai "layanan" yang akan ditawarkan kepada kapal-kapal yang melintas.
Pernyataan Iran ini tampaknya bertolak belakang dengan pandangan Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat menyatakan kegembiraannya atas kesepakatan awal dengan Iran yang diklaim akan mengakhiri krisis energi. Trump bahkan sempat berkicau di media sosial, "Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!" mengisyaratkan harapan akan kelancaran jalur pelayaran. Wakil Presiden AS JD Vance juga sempat memperkirakan tidak akan ada biaya pengiriman yang dibebankan di Selat Hormuz.
Namun, para ahli hukum maritim memberikan pandangan yang lebih kompleks. Menurut New York Times, terdapat perbedaan mendasar antara biaya perjalanan dan biaya layanan khusus. Skema pungutan bisa dianggap sah dalam konteks tertentu, namun memberlakukan biaya untuk jalur perairan yang secara historis bebas biaya hanya dengan label "biaya" bisa jadi tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional.
James Holmes, Ketua Strategi Maritim di Naval War College, menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang mewajibkan negara memungut biaya untuk melewati jalur air alami. Ia membandingkan dengan Selat Malaka atau Selat Taiwan yang tidak mengenakan biaya transit. Berbeda halnya dengan jalur air buatan seperti Terusan Panama atau Terusan Suez, di mana negara pengelola memang menyediakan infrastruktur dan layanan yang memerlukan biaya operasional.
Dampak dari rencana Iran ini bisa sangat signifikan bagi perdagangan global. Vincent Clerc, Chief Executive Maersk, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, menyuarakan keprihatinannya. Ia menilai bahwa kesepakatan yang memungkinkan Iran memungut biaya di Selat Hormuz akan menciptakan preseden berbahaya.
"Jika suatu titik geografis tiba-tiba dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan uang, dan kemudian ditutup kembali sesuka hati oleh pemerintah atau otoritas tertentu, itu adalah perkembangan yang mengkhawatirkan. Anda harus bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya," kata Clerc kepada New York Times.
Clerc menekankan bahwa ancaman Iran telah mengubah cara perusahaan dan negara memandang titik-titik vital di dunia. Ia juga mengingatkan bahwa pengiriman melalui laut adalah opsi paling efisien secara biaya. Sebagai contoh, pengiriman jalur darat dapat menambah beban biaya sekitar US$1.000 per kontainer bagi Maersk, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan keuntungan bagi pengecer dan kenaikan harga bagi konsumen.
"Jika orang mulai menjadikan rute-rute tertentu sebagai senjata, hal itu akan dengan cepat mengikis hal ini. Ada ancaman dan hal-hal tertentu yang jika terjadi, maka semuanya tidak akan sama lagi," imbuhnya.
Selat Hormuz, yang terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia, merupakan jalur sempit yang dilalui sekitar 20-30% dari seluruh minyak mentah yang dikirim melalui laut di dunia, serta sekitar 20% dari pasokan gas alam cair global. Oleh karena itu, setiap potensi gangguan atau peningkatan biaya di jalur ini akan memiliki konsekuensi ekonomi yang luas, tidak hanya bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi seluruh rantai pasokan global.
Pernyataan Iran bahwa otoritas terkait masih memerlukan waktu untuk mendiskusikan masalah ini dengan pihak lain menunjukkan bahwa implementasi biaya baru ini belum pasti dan masih dalam tahap penjajakan. Namun, sinyal yang dikirimkan oleh Teheran ini sudah cukup untuk meningkatkan kewaspadaan pelaku industri pelayaran dan para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Perkembangan selanjutnya dari isu ini akan terus menjadi sorotan penting dalam dinamika geopolitik dan perdagangan internasional.
