Upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah menghadapi kompleksitas baru. Iran menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Amerika Serikat (AS) belum dapat dianggap final jika Israel masih mempertahankan kehadirannya di wilayah Lebanon yang diduduki. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa penyelesaian konflik di kawasan tersebut tidak hanya bergantung pada negosiasi bilateral antara Teheran dan Washington, melainkan juga pada langkah konkret Israel di perbatasan selatan Lebanon.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara tegas menyatakan bahwa perang tidak akan sepenuhnya berakhir selama pasukan Israel masih menduduki wilayah Lebanon. "Tanpa penarikan pasukan Israel dari wilayah yang mereka duduki selama perang ini, perang belum sepenuhnya berakhir," ujar Araghchi, seperti yang dikutip oleh The Guardian pada Rabu, 17 Juni 2026. Sikap ini diperkuat oleh pernyataan pejabat hubungan media Hizbullah yang mengonfirmasi bahwa Iran telah memberikan jaminan untuk terus menuntut penarikan pasukan Israel dalam setiap fase perundingan lanjutan dengan AS. Isu Lebanon ini menjadi salah satu syarat krusial bagi Teheran dalam mewujudkan proses perdamaian yang komprehensif.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik yang cukup terbuka terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam forum pertemuan para pemimpin G7, Trump menyarankan agar Israel bertindak lebih bertanggung jawab dalam operasi militernya di Lebanon. "Israel telah berperang melawan Hizbullah terlalu lama dan terlalu banyak orang yang terbunuh. Anda tidak perlu merobohkan gedung apartemen ketika Anda mencari seseorang," tegas Trump, seraya menyebut serangan terbaru Israel di Beirut sebagai tindakan yang "kejam".
Meskipun demikian, Trump menegaskan bahwa hubungan pribadinya dengan Netanyahu tetap terjalin baik. Ia bahkan meremehkan konflik di Lebanon sebagai "tusukan jarum" jika dibandingkan dengan upaya pencapaian kesepakatan yang lebih besar dengan Iran terkait program nuklirnya dan stabilitas kawasan. Pernyataan Trump ini mengindikasikan adanya sinyal bahwa Washington mulai menunjukkan gelagat kehilangan kesabaran terhadap langkah-langkah Israel yang dinilai berpotensi mengganggu gencatan senjata selama 60 hari yang telah dinegosiasikan dengan Iran. Trump secara khusus menyatakan ketidaksetujuannya terhadap serangan Israel ke Beirut yang terjadi hanya beberapa jam sebelum Iran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman perdamaian.
Situasi di lapangan sendiri dilaporkan masih tegang. Serangan pesawat nirawak Israel di Lebanon dilaporkan menewaskan sedikitnya empat orang. Salah satu insiden terjadi di desa Mayfadoun, di mana sebuah kendaraan menjadi sasaran serangan, diikuti oleh serangan kedua ketika warga setempat berkumpul di lokasi kejadian. Insiden ini semakin memperumit upaya diplomatik yang sedang berjalan.
Kekhawatiran terhadap keberlangsungan rencana perdamaian juga mulai dirasakan oleh negara-negara Eropa. Mereka secara aktif mempertanyakan detail nota kesepahaman yang menjadi landasan pembukaan kembali Selat Hormuz dan dimulainya kembali pembicaraan mengenai program nuklir Iran. Salah satu poin yang menjadi sorotan utama adalah usulan investasi senilai hingga US$300 miliar dari negara-negara Teluk ke Iran. Dana ini akan disalurkan sebagai insentif jika Teheran berhasil memenuhi komitmennya untuk membatasi program nuklir secara terverifikasi.
Wakil Presiden AS, JD Vance, menekankan bahwa investasi tersebut baru akan terealisasi jika Iran secara nyata membongkar program nuklirnya, mengakhiri stok uranium yang diperkaya, dan memberikan akses penuh kepada rezim inspeksi internasional. Vance menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah hibah, melainkan sebuah investasi komersial yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi Iran. Selain potensi investasi baru, Iran juga berharap sebagian asetnya yang dibekukan akibat sanksi AS dapat dicairkan. Teheran diperkirakan memiliki sekitar US$24 miliar aset yang masih tertahan di luar negeri, dengan sekitar US$8 miliar di antaranya berada di Qatar.
Sumber-sumber internal Iran menyebutkan bahwa rancangan kesepakatan damai tetap memungkinkan negara tersebut untuk melanjutkan kegiatan pengayaan uranium untuk kebutuhan sipil dengan tingkat kemurnian maksimal 3,67%. Ketentuan ini juga membuka opsi pembuangan uranium yang telah diperkaya hingga tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dinilai sangat penting karena Iran ingin mempertahankan haknya untuk melakukan pengayaan uranium di dalam negeri, sebuah isu yang selama ini menjadi garis merah utama Teheran dalam setiap perundingan nuklir. Dengan demikian, penyelesaian isu Lebanon dan program nuklir Iran menjadi dua pilar utama yang akan menentukan nasib kesepakatan damai di Timur Tengah.
