Pemerintah Indonesia didorong untuk mengadopsi model insentif kendaraan ramah lingkungan yang lebih adil, mencontoh praktik di Thailand dan Filipina. Prinsipnya, apresiasi sebaiknya diberikan kepada individu atau entitas yang secara nyata berkontribusi dalam pengurangan emisi.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, dalam sebuah diskusi. Menurutnya, saat ini skema insentif yang ada cenderung belum menyentuh semua pihak yang berupaya mengurangi jejak karbon dari sektor transportasi.
Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa di negara-negara seperti Thailand dan Filipina, insentif tidak hanya terbatas pada pembelian kendaraan baru yang ramah lingkungan, tetapi juga mencakup berbagai upaya lain. “Di Thailand, ada insentif untuk kendaraan listrik, tapi juga ada untuk peningkatan efisiensi bahan bakar, dan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih,” ujar Fabby.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Filipina juga memiliki pendekatan serupa. “Filipina juga tidak hanya fokus pada kendaraan listrik, tetapi juga mendukung konversi kendaraan konvensional ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, serta penggunaan energi terbarukan untuk transportasi,” jelasnya.
Menurut Fabby, Indonesia seharusnya bisa mengimplementasikan skema yang lebih komprehensif dan berkeadilan. “Yang berkontribusi mengurangi emisi, sekecil apapun itu, sejatinya juga bisa mendapatkan insentif. Ini akan mendorong lebih banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam transisi energi bersih di sektor transportasi,” katanya.
IESR berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan insentif yang ada saat ini. Tujuannya adalah agar insentif tersebut tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh lebih luas, sehingga upaya pengurangan emisi di sektor transportasi dapat berjalan lebih efektif dan merata.
