Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan kekuatan fundamental perekonomian Indonesia di hadapan ratusan mahasiswa dan jajaran akademisi Nankai University, Tianjin, Tiongkok, pada pekan lalu (19/6/2026). Dalam kuliah umum tersebut, Purbaya menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia yang dinilai prima, didukung oleh pengelolaan fiskal yang sehat dan disiplin anggaran.
Di hadapan Rektor Nankai University Chen Yulu beserta jajarannya, Purbaya menegaskan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini beroperasi optimal. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan fiskal yang prudent dan terjaga berhasil menjaga defisit anggaran konsisten di bawah batas aman undang-undang, yaitu 3%. Situasi ini memberikan fondasi yang kokoh bagi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar global yang mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi.
Purbaya menekankan bahwa di saat banyak negara menghadapi tantangan, perekonomian domestik Indonesia justru tampil menonjol. Hal ini terkonfirmasi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan kawasan ASEAN.
Kinerja ekonomi yang impresif ini turut didukung oleh stabilitas harga yang berhasil dijaga ketat di dalam negeri. Data per Mei 2026 menunjukkan tingkat inflasi berada di level yang sangat terkendali, yakni 3,08%. Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang rendah ini semakin mempertebal kepercayaan pasar global terhadap kredibilitas manajemen makroekonomi Indonesia.
"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I-2026 sebesar 5,61% yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08%. Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel," ujar Purbaya.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan memaparkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat diuntungkan dalam menghadapi potensi gangguan energi global. Berdasarkan analisis risiko, Indonesia berada pada kuadran eksposur rendah dengan penahan (buffer) yang kuat. Penilaian skor ketahanan energi global menempatkan Indonesia pada angka 77%, sedikit di atas Tiongkok (76%) dan hanya selisih tipis di bawah Afrika Selatan (79%).
Ketangguhan Indonesia dalam menghadapi gejolak energi global ini tidak lepas dari bauran kebijakan fiskal yang sehat dan hati-hati. Defisit anggaran yang ketat di bawah 3% memberikan ruang yang memadai bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk berfungsi sebagai peredam gejolak eksternal tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh indikator utama perekonomian menunjukkan mesin pertumbuhan Indonesia semakin bertenaga dan bergerak secara inklusif. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) sebesar 14,8% yoy, serta pertumbuhan kredit perbankan yang melesat hingga 11,5% yoy.
Selain itu, eksternalitas positif Indonesia diperkuat oleh catatan surplus neraca perdagangan yang telah bertahan selama 72 bulan berturut-turut. Posisi ini didukung oleh cadangan devisa yang sehat sebesar USD 144,9 miliar, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Implikasi paling krusial dari pertumbuhan ekonomi yang kokoh ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,9 juta orang berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,68% pada tahun 2026. Di sisi lain, efektivitas program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara konsisten, dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025.
Purbaya merinci bahwa Indonesia kini memiliki delapan kluster program kerja prioritas nasional yang dirancang untuk menerjemahkan strategi pembangunan menjadi hasil yang nyata. Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional, seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana.
Pemerintah juga secara simultan mempercepat transformasi struktural melalui hilirisasi dan industrialisasi. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaan menjadi fokus lainnya, sejalan dengan pendalaman program pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan lapangan kerja yang terintegrasi.
Seluruh program ini akan didukung oleh sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Tujuannya adalah memastikan pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga bersifat inklusif, tangguh, dan terkoordinasi dengan baik.
"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," tegas Purbaya.
Menkeu menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi perspektif mengenai kebijakan ekonomi dan manajemen fiskal Indonesia di Nankai University. Ia berharap dialog tersebut dapat memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, serta kian meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok.
