Pemerintah Indonesia dan Kamboja sepakat menjalin kerja sama erat dengan membentuk ‘Indonesia Desk’. Unit baru ini dibentuk dengan tujuan utama untuk mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) terjerat dalam praktik penipuan online atau online scam yang marak terjadi.
Langkah strategis ini diumumkan setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dengan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, di Phnom Penh pada Kamis (11/8/2022). Pembentukan Indonesia Desk ini merupakan respons terhadap meningkatnya kasus WNI yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan siber, khususnya terkait online scam.
Menteri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia Desk akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan informasi. “Kita akan membentuk Indonesia Desk di Kamboja. Ini penting untuk memantau dan mencegah warga kita terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, terutama online scam,” ujar Menlu Retno dalam konferensi pers virtual usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa Indonesia Desk akan beroperasi di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh. “Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melindungi WNI di luar negeri dan juga untuk memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi sumber atau tempat bagi kejahatan online scam,” tegasnya.
Kerja sama ini juga mencakup pertukaran informasi dan data terkait modus operandi online scam. Selain itu, kedua negara akan meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi untuk menipu. Indonesia dan Kamboja berkomitmen untuk memberantas jaringan kejahatan transnasional ini.
Sebelumnya, Indonesia telah menghadapi gelombang laporan mengenai WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan online di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Banyak dari mereka menjadi korban eksploitasi, dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, dan terlibat dalam aktivitas penipuan terhadap orang lain. Pembentukan Indonesia Desk diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan kompleks ini.
