JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hinca Panjaitan, melayangkan pujian tinggi kepada Kejaksaan Agung atas profesionalisme dan ketelitian yang ditunjukkan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Kasus yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, ini disebut Hinca sebagai representasi lompatan besar dalam pembuktian hukum pidana modern di Indonesia.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juni 2026, Hinca Panjaitan secara tegas menyatakan bahwa kinerja tim jaksa penuntut umum dalam perkara ini sangatlah rapi dan didukung oleh data yang solid. Ia menyoroti kemampuan Kejaksaan Agung dalam mengintegrasikan instrumen bukti elektronik secara cermat, yang dinilainya mampu memperkuat konstruksi hukum dakwaan secara signifikan.
Politisi senior ini menjelaskan bahwa materi dakwaan dan tuntutan jaksa dalam kasus korupsi Chromebook telah disusun dengan sangat komprehensif. Penggunaan bukti-bukti digital seperti rekaman transaksional, percakapan melalui WhatsApp, hingga email, dikumpulkan secara lengkap dan langsung dimasukkan ke dalam materi tuntutan. Hal ini, menurut Hinca, menjadi kunci untuk mengunci fakta data dan angka, membuatnya sangat sulit untuk dipatahkan oleh pihak pembela.
"Saya membaca materi dakwaan dan tuntutannya. Alat bukti elektroniknya, seperti rekaman transaksional, chat WhatsApp, hingga email, dikumpulkan dengan sangat lengkap dan dimasukkan langsung ke materi tuntutan untuk mengunci fakta data dan angka. Cara jaksa menyusun tuntutan ini sangat inline (sejalan) untuk membongkar kejahatan kerah putih (white collar crime). Sangat sulit dipatahkan oleh pihak pembela," ujar Hinca dalam wawancara di kanal Akbar Faizal Uncensored. Penegasan ini menggarisbawahi keunggulan Kejaksaan Agung dalam menghadapi modus operandi kejahatan kerah putih yang semakin kompleks di era digital.
Hinca Panjaitan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meluruskan opini publik yang sempat berkembang di berbagai platform media sosial. Banyak spekulasi yang mengarah pada dugaan adanya motif politik atau upaya kriminalisasi di balik penanganan kasus korupsi pengadaan Chromebook ini. Namun, Hinca dengan tegas membantah tudingan tersebut.
Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara ini adalah murni penegakan hukum substantif. Pernyataan ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa proses hukum yang berjalan didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, bukan pada kepentingan atau agenda di luar koridor hukum.
Untuk memperkuat argumennya, Hinca bahkan membandingkan kasus yang melibatkan mantan Mendikbudristek ini dengan kasus-kasus mantan menteri lainnya, seperti Tom Lembong. Menurutnya, ada perbedaan yang sangat signifikan, "bak langit dan bumi," antara penanganan kasus Chromebook dan kasus Tom Lembong, yang semakin mengukuhkan bahwa Kejaksaan Agung bertindak profesional tanpa intervensi eksternal.
Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook sendiri menjadi sorotan publik mengingat pentingnya perangkat tersebut dalam mendukung program pendidikan di Indonesia, khususnya di masa pandemi. Proyek pengadaan yang seharusnya meningkatkan akses pendidikan digital bagi jutaan siswa justru diduga diselewengkan, mengakibatkan kerugian negara dan menghambat tujuan mulia tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan dan berbasis bukti menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Peran Komisi III DPR RI, sebagai mitra kerja penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, memiliki fungsi pengawasan yang vital. Apresiasi dari Hinca Panjaitan, yang membidangi hukum dan hak asasi manusia di parlemen, menjadi indikator positif atas kinerja institusi Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi. Hal ini sekaligus memberikan dukungan moral bagi aparat penegak hukum untuk terus bekerja secara independen dan profesional.
Penggunaan bukti elektronik yang cermat dalam kasus-kasus korupsi merupakan sebuah terobosan penting. Di era digital ini, banyak transaksi ilegal dan komunikasi terkait kejahatan dilakukan secara daring. Kemampuan Kejaksaan Agung untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengintegrasikan bukti-bukti digital ini dalam dakwaan menunjukkan adaptasi yang progresif terhadap tantangan kejahatan modern. Hal ini diharapkan dapat menjadi preseden baik bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Kualitas dakwaan yang dipuji Hinca ini juga diharapkan dapat memastikan proses peradilan berjalan adil dan menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dengan konstruksi hukum yang kuat dan didukung bukti yang tak terbantahkan, diharapkan tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum, sekaligus memberikan efek jera bagi siapapun yang berani melakukan tindak pidana korupsi.
Secara keseluruhan, pernyataan Hinca Panjaitan menggarisbawahi komitmen Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi secara profesional dan modern. Penekanan pada kekuatan bukti elektronik dan penegasan bahwa kasus ini murni penegakan hukum substantif diharapkan dapat menjawab keraguan publik serta memperkuat integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.
