Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua telah menegaskan komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kesepakatan ini dicapai dalam sebuah pertemuan penting yang digelar di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, pada Senin (22/6/). Keberhasilan sensus ekonomi ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat untuk perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia.
Pertemuan strategis tersebut menjadi momentum penting bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggalang dukungan penuh dari pemerintah daerah di Tanah Papua. Mendagri Tito Karnavian secara langsung menyampaikan pentingnya program sensus ekonomi ini, yang menurutnya akan memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan di berbagai sektor. Dukungan dari para kepala daerah sangat krusial agar pendataan yang komprehensif ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.
"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Mendagri Tito Karnavian, menekankan urgensi partisipasi aktif seluruh elemen di daerah. Ia berharap, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sensus Ekonomi 2026 dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Papua.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program berskala nasional ini akan mencakup pendataan mendalam terhadap seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari skala usaha terkecil hingga kondisi sosial ekonomi keluarga dan rumah tangga. Data yang terkumpul akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam memahami dinamika ekonomi nasional.
"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," pinta Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menambahkan bahwa data yang akurat dari sensus ini akan sangat membantu dalam perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Menyambut baik arahan dan ajakan Mendagri, seluruh kepala daerah se-Tanah Papua secara kompak menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan dukungan penuh. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, adalah beberapa pimpinan daerah yang secara langsung menyampaikan komitmen mereka.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," tegas Ahmad Nausrau, menggarisbawahi keseriusan Pemprov Papua Barat Daya dalam mensukseskan program nasional ini. Dukungan serupa juga datang dari perwakilan provinsi lainnya, menunjukkan adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya data ekonomi yang valid.
Inisiatif Mendagri Tito Karnavian untuk mendorong partisipasi daerah dalam Sensus Ekonomi 2026 bukanlah hal baru. Dalam berbagai kesempatan, ia telah secara aktif mengajak para kepala daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan sensus ini. Komitmen ini bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret, salah satunya adalah penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin, 15 Juni.
Tujuan utama dari penandatanganan SEB tersebut adalah untuk memastikan koordinasi yang efektif dan kolaborasi yang solid antara Kemendagri, BPS, dan pemerintah daerah. Dengan sinergi ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh gambaran yang akurat dan terperinci mengenai kondisi ekonomi riil di seluruh penjuru negeri. Data tersebut kemudian akan menjadi fondasi krusial dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi berbagai sektor, mulai dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa. Pendataan ini tidak hanya fokus pada unit usaha formal, tetapi juga merambah ke sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja, terutama di daerah seperti Papua. Informasi mengenai jumlah tenaga kerja, skala produksi, pendapatan, pengeluaran, hingga aset yang dimiliki oleh rumah tangga usaha akan dikumpulkan.
Lebih dari sekadar angka statistik, data Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan wawasan mendalam mengenai struktur ekonomi, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta potensi-potensi ekonomi yang belum tergarap. Bagi wilayah Papua yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik, data ini akan sangat berharga untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Misalnya, dalam pengembangan sektor UMKM, peningkatan lapangan kerja, atau strategi pengentasan kemiskinan.
Peran serta aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus juga menjadi kunci keberhasilan program ini. BPS akan mengerahkan ribuan petugas sensus yang terlatih untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan, menemui para pelaku usaha dan rumah tangga. Keterbukaan dan kejujuran dari responden akan memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.
Pertemuan di Jayapura tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri, serta perwakilan dari BPS dan Pemerintah Provinsi Papua. Kehadiran para pejabat tinggi ini menegaskan betapa pentingnya agenda Sensus Ekonomi 2026 bagi pemerintah Indonesia.
Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah pusat dan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah di Tanah Papua, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pemetaan ekonomi nasional. Hasil sensus ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, tetapi juga bagi akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan masyarakat luas untuk memahami lanskap ekonomi Indonesia secara lebih baik dan komprehensif.
