Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak adanya langkah hukum terkait kasus penebangan 10 pohon yang terjadi baru-baru ini. Sikap ini diambil setelah adanya apresiasi terhadap teguran yang dilayangkan oleh Wali Kota Bandung terhadap peristiwa tersebut. DPRD Kota Bandung menilai bahwa teguran saja tidak cukup dan perlu dilanjutkan dengan proses hukum.
Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi internal terkait insiden ini. “Kami sudah menindaklanjuti, sudah rapat internal, dan kami melihat bahwa ini ada indikasi kuat bahwa penebangan 10 pohon ini sudah terencana,” ungkap Yudi Cahyadi pada Rabu (20/3/2024).
Lebih lanjut, Yudi menambahkan bahwa pihaknya juga akan segera melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. “Kami juga akan turun lapangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut,” tambahnya.
Yudi juga menyampaikan bahwa Komisi C DPRD Kota Bandung akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Bandung untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). RDP ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari kedua dinas terkait mengenai kronologi penebangan 10 pohon tersebut.
“Kami akan undang DLH dan Disperkim untuk duduk bersama, untuk mendapatkan penjelasan dari mereka terkait kronologi penebangan pohon tersebut,” jelas Yudi.
Pihaknya berharap agar setelah dilakukannya RDP dan investigasi lebih lanjut, kasus penebangan 10 pohon ini dapat diproses secara hukum. “Kami berharap setelah kami melakukan RDP dan investigasi, ini bisa diproses secara hukum,” pungkas Yudi.
