Panitia Khusus (Pansus) 17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar rapat kerja mendalam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Gedung Inspektorat. Pembahasan ini difokuskan pada skema penganggaran tahun jamak yang dinilai krusial untuk kelancaran kedua mega-proyek tersebut.
Rapat yang berlangsung pada Senin, 25 Maret 2024, ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Bandung. Dalam forum tersebut, Pansus 17 berupaya menyerap aspirasi dan masukan untuk memastikan Raperda dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan secara optimal.
Ketua Pansus 17, H. Tedy Agustiansyah, menjelaskan bahwa penganggaran tahun jamak merupakan solusi strategis untuk menghindari terputusnya pendanaan proyek pembangunan. “Karena ini adalah proyek besar, kami perlu ada kepastian anggaran agar pembangunannya tidak terhenti di tengah jalan,” ujar Tedy Agustiansyah. Skema ini memungkinkan alokasi anggaran untuk proyek yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran.
Lebih lanjut, Tedy Agustiansyah menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses ini. “Kita perlu duduk bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan Raperda ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Bandung,” tuturnya. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas publik yang krusial ini dapat terealisasi dengan baik.
Selain fokus pada mekanisme pendanaan, Pansus 17 juga mendalami aspek-aspek teknis dan administratif dari kedua proyek tersebut. Pembahasan meliputi potensi tantangan yang mungkin dihadapi selama proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga operasionalisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko dan memastikan efisiensi anggaran serta kualitas hasil pembangunan.
Proyek pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di Kota Bandung. RSUD baru diharapkan mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih memadai bagi masyarakat, sementara Gedung Inspektorat yang baru akan mendukung efektivitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
