Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, mengajukan usulan strategis untuk melebur tiga badan negara yang berfokus pada mitigasi dan penanggulangan bencana. Ketiga lembaga yang dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Geologi. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, efektivitas, dan koordinasi dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mengancam Indonesia.
Menurut Edi Purwanto, penggabungan ini didasari oleh pemikiran bahwa ketiga lembaga tersebut memiliki peran krusial yang saling terkait dalam siklus penanggulangan bencana. BNPB bertugas mengoordinasikan penanganan bencana secara menyeluruh, BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca dan iklim, sementara Badan Geologi memantau aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung berapi. Dengan menyatukan mereka di bawah satu payung, diharapkan aliran informasi dan tindakan dapat berjalan lebih lancar dan cepat.
“Kita berharap dengan adanya penggabungan ini, ke depannya penanggulangan bencana di Indonesia akan lebih kuat lagi, lebih efektif lagi, dan juga koordinasi antarlembaga akan lebih baik lagi,” ujar Edi Purwanto dalam keterangan persnya, baru-baru ini.
Edi menjelaskan lebih lanjut bahwa penggabungan ini bukan sekadar restrukturisasi administratif, melainkan sebuah upaya fundamental untuk meningkatkan kapasitas negara dalam merespons bencana. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara prediksi, peringatan dini, dan pelaksanaan mitigasi serta rehabilitasi pascabencana. Dengan satu entitas yang terintegrasi, diharapkan setiap tahapan penanganan bencana dapat berjalan sinkron dan minim tumpang tindih kewenangan.
Ide ini muncul sebagai respons terhadap tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks di Indonesia, mengingat posisi geografis negara ini yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Edi Purwanto meyakini bahwa penyatuan BNPB, BMKG, dan Badan Geologi akan menjadi langkah maju yang signifikan dalam upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, serta meningkatkan efisiensi anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor kebencanaan.
