Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan dukungan penuh terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan ribuan unit motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah. Langkah ini diambil sebagai solusi pemanfaatan aset negara yang sebelumnya tersangkut dugaan korupsi dalam proses pengadaannya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap usulan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari. Menurut Yahya, unit motor listrik tersebut harus segera didistribusikan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mengingat anggaran negara telah dikucurkan untuk pengadaan barang tersebut.
Yahya menjelaskan bahwa rencana hibah ini sudah sempat dibahas dalam rapat bersama Komisi IX. Ia menegaskan persetujuannya agar motor-motor tersebut tidak terbengkalai dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru honorer yang membutuhkan sarana mobilitas.
Legislator dari Fraksi Golkar ini pun mengakui bahwa sejak awal pihaknya tidak pernah menyetujui pengadaan 21 ribu unit motor listrik di era kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana. Yahya menilai pengadaan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan operasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengelola dapur, karena mereka tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam bekerja.
Lebih lanjut, Yahya mengungkap bahwa Komisi IX sebagai mitra pengawas BGN tidak pernah menerima laporan atau informasi terkait proses pengadaan tersebut. Ia menyesalkan adanya indikasi mark-up harga, serta fakta bahwa vendor yang ditunjuk ternyata tidak memiliki dealer resmi maupun bengkel layanan purnajual yang memadai.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan aset yang telah dibeli dengan uang negara. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan langkah pemanfaatan aset tersebut berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Agustina menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk motor listrik, melainkan seluruh aset yang sudah terlanjur dibayarkan pada tahun 2025, termasuk perangkat IT, laptop, hingga sistem CCTV. Ia berkomitmen untuk melakukan penyisiran anggaran secara ketat agar tidak ada lagi pemborosan untuk pengadaan barang dengan output serupa pada tahun 2026.
Prinsip utama yang dipegang BGN saat ini adalah memaksimalkan setiap rupiah yang telah keluar dari kas negara. Meskipun sempat tersangkut masalah hukum, BGN berusaha mengubah aset yang sempat dipersoalkan tersebut menjadi barang yang berguna bagi pihak yang lebih membutuhkan, seperti guru honorer di daerah-daerah.
