Dunia kerja di Indonesia masih menyimpan residu diskriminasi yang kerap luput dari perhatian serius pihak manajemen perusahaan. Fenomena ini mencuat ke permukaan saat sejumlah anak muda menyuarakan keluh kesah mereka terkait proses rekrutmen yang masih sering menanyakan latar belakang suku atau etnis calon pelamar. Praktik ini dinilai mencederai semangat keberagaman dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi dalam lingkungan korporasi modern.
Keluhan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Piknik Sore di Taman: Generasi Muda, Identitas, dan Masa Depan Kohesi Sosial. Acara yang menjadi rangkaian Pre-Event #1 Harmony in Diversity Award ini dihelat oleh 5P Global Movement Indonesia pada Sabtu, 27 Juni 2026, di Taman Bendera Pusaka, Jakarta. Mengambil konsep piknik yang santai dan terbuka, forum ini menjadi ruang bagi anak muda untuk membedah tantangan identitas di tengah dinamika dunia profesional saat ini.
Diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut mengungkap adanya celah lebar antara narasi keberagaman yang sering didengungkan dengan kenyataan di lapangan. Meski secara konstitusional Indonesia merayakan perbedaan, dalam praktiknya, sentimen kesukuan masih kerap menjadi variabel yang ditanyakan oleh perekrut. Bagi para pencari kerja, pertanyaan mengenai asal-usul etnis ini sering kali terasa intimidatif dan tidak relevan dengan kompetensi yang ditawarkan.
Risdo Simangunsong, Program Manager Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian (PSPP), memberikan pandangan kritis terhadap klaim eksklusivitas identitas yang sering menjadi akar dari diskriminasi tersebut. Ia menegaskan bahwa narasi mengenai kemurnian etnis atau budaya dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia sering kali rapuh jika ditelaah secara mendalam. Menurutnya, klaim keaslian yang sering dijadikan tolok ukur dalam relasi sosial, termasuk dalam dunia kerja, seharusnya tidak lagi memiliki tempat di era yang semakin terbuka.
Sebagai ilustrasi, Risdo melontarkan pernyataan reflektif dengan menyebut bahwa jika ditarik jauh ke belakang secara historis, penduduk asli Jakarta sebenarnya adalah mereka yang hidup di wilayah rawa. Analogi tersebut memicu tawa peserta, namun di balik itu, tersimpan pesan serius mengenai betapa cairnya identitas manusia. Ia menekankan bahwa jika klaim kemurnian budaya terus dipertahankan, maka pertanyaan mengenai siapa yang berhak merasa menjadi bagian dari bangsa ini akan terus menimbulkan perpecahan yang tidak perlu.
Sementara itu, Apriyani Supriatna dari Ruber Innovation Lab menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam memandang perbedaan. Sebagai pihak yang berkecimpung di bidang riset sosial dan inovasi, ia melihat bahwa keberagaman seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman atau sekadar atribut, melainkan sebagai metode kerja yang krusial. Pendekatan design thinking yang ia tawarkan menuntut perusahaan untuk lebih mengedepankan empati sebelum melompat pada penilaian berbasis stereotip.
Apriyani berargumen bahwa perbedaan pendapat dan latar belakang justru merupakan sumber inovasi yang luar biasa jika dikelola dengan cara yang tepat. Namun, ia juga memberikan catatan penting bahwa empati saja tidak cukup untuk membangun budaya kerja yang inklusif. Menurutnya, integritas perusahaan diuji saat mereka harus mengambil keputusan yang mengedepankan kebaikan bersama, bukan hanya mementingkan kelompok atau lingkaran tertentu yang memiliki latar belakang serupa.
Perspektif yang berbeda datang dari Dirgantara Reksa Ginanjar, perwakilan dari Indonesia Nederland Youth Society. Berbekal pengalamannya berinteraksi dalam jejaring pemuda lintas benua, Dirga melihat bahwa di panggung internasional, identitas etnis cenderung kalah relevan dibandingkan dengan kontribusi nyata dan kompetensi individu. Ia menyoroti bahwa semakin seseorang terpapar dengan keragaman global, semakin ia menyadari bahwa identitas sebagai orang Indonesia justru menjadi kekuatan pemersatu yang lebih besar.
Dirga menambahkan bahwa di balik keberagaman yang terlihat di permukaan, terdapat lapisan keberagaman lain yang jauh lebih kompleks dan kaya. Pengalaman bergaul dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia membuatnya paham bahwa menonjolkan sekat-sekat kesukuan dalam rekrutmen kerja adalah langkah mundur yang menghambat kemajuan. Seharusnya, fokus utama perusahaan adalah menggali potensi talenta berdasarkan kapabilitas, bukan berdasarkan latar belakang suku yang bersifat primordial.
Forum diskusi ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda saat ini semakin kritis terhadap praktik-praktik yang menghambat kohesi sosial. Mereka menuntut dunia kerja yang lebih adil, transparan, dan inklusif, di mana setiap individu dihargai berdasarkan kualifikasi dan integritasnya. Gugatan terhadap pertanyaan soal suku dalam proses melamar kerja ini adalah bentuk keresahan kolektif yang menginginkan keberagaman bukan hanya menjadi slogan, melainkan diimplementasikan dalam kebijakan nyata.
Ke depannya, diharapkan para pelaku industri dan departemen sumber daya manusia dapat melakukan introspeksi mendalam terkait prosedur rekrutmen mereka. Menghilangkan pertanyaan yang bersifat diskriminatif adalah langkah awal yang krusial untuk membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Keberagaman Indonesia yang sesungguhnya akan terpancar ketika setiap anak muda memiliki peluang yang sama tanpa harus terhalang oleh sekat identitas kesukuan yang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman.
Diskusi yang digelar di Taman Bendera Pusaka ini pun berakhir dengan harapan bahwa suara-suara anak muda ini dapat didengar oleh para pengambil kebijakan. Dengan mengedepankan dialog terbuka dan pendekatan berbasis empati, diharapkan celah antara narasi persatuan dan realitas di dunia kerja dapat segera tertutup. Keberagaman harus menjadi kekuatan, bukan alat untuk memilah-milah peluang bagi mereka yang tengah meniti karier di tanah air sendiri.
