Perundingan krusial antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen akhirnya dimulai di Swiss pada Minggu, 21 Juni 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini tetap berjalan sesuai jadwal meski Iran baru saja kembali mengeluarkan perintah penutupan jalur laut vital di Selat Hormuz, menandakan kompleksitas upaya perdamaian di tengah situasi geopolitik yang memanas.
Negosiasi yang telah lama dinanti ini sempat tertunda akibat bentrokan bersenjata di Lebanon selatan antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah, yang didukung oleh Iran. Penundaan tersebut mencerminkan eratnya kaitan antara berbagai konflik di Timur Tengah dan tantangan dalam mencapai stabilitas regional.
Delegasi kedua negara yang telah lama bersitegang ini kini memasuki tahapan awal dari tenggat waktu negosiasi selama 60 hari, yang diatur dalam nota kesepahaman (MoU). Kesepakatan awal ini sebelumnya telah ditandatangani oleh mantan Presiden AS Donald Trump di Paris pada Rabu pekan lalu, dengan opsi perpanjangan waktu yang masih terbuka.
Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, secara langsung memimpin delegasi AS dalam perundingan tersebut. Ia telah bertolak dari Washington menuju lokasi pertemuan di Burgenstock, Swiss, sejak Sabtu kemarin. Kehadiran Vance bersamaan dengan pengumuman keikutsertaan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Panglima Militer Jenderal Asim Munir, yang bertindak sebagai mediator utama, menegaskan pentingnya pertemuan ini.
Vance menjelaskan bahwa misi utamanya di Swiss adalah untuk merancang struktur negosiasi yang konkret dan dapat dilanjutkan ke tahap pembicaraan teknis. Ia berharap ada kemajuan signifikan dalam isu nuklir Iran serta isu gencatan senjata di Lebanon. "Saya hanya bisa berada di sana selama satu atau dua hari," ujar Vance kepada para jurnalis sebelum keberangkatannya, mengindikasikan fokus pada pembukaan jalan bagi negosiasi lebih lanjut.
Sementara itu, delegasi Iran di Swiss dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Teheran juga mengutus Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati, menunjukkan keseriusan negara tersebut dalam mengawal jalannya dialog diplomatik.
Mantan Presiden AS Donald Trump menyambut baik dilaksanakannya negosiasi ini, meskipun ia juga melayangkan peringatan keras kepada pihak Iran. "Jika tidak, kami akan melakukan hal-hal yang tidak akan membuat mereka senang. Tapi saya rasa situasinya tidak akan sampai ke sana," cetus Trump, sembari menyatakan optimisme bahwa proses diplomasi ini akan membawa hasil yang memuaskan.
Pengumuman penutupan Selat Hormuz oleh Iran, meskipun bertepatan dengan dimulainya negosiasi, tampaknya tidak menghentikan aktivitas pengapalan komersial. Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan bahwa sebanyak 55 kapal dagang yang membawa lebih dari 17 juta barel minyak tetap melintasi jalur strategis tersebut pada hari Sabtu, menunjukkan ketahanan jalur pasokan global.
Daniel Shapiro, peneliti senior Atlantic Council dan mantan Duta Besar AS untuk Israel, menilai bahwa kehadiran delegasi Iran di Swiss merupakan indikasi kuat bahwa Teheran masih menginginkan keuntungan ekonomi dari nota kesepahaman yang ada. "Iran mengumumkan penutupan selat, tetapi belum jelas apakah itu lebih dari sekadar retorika," ujar Shapiro, seraya menambahkan bahwa para negosiator Iran di meja perundingan membuktikan keseriusan mereka untuk mempertahankan manfaat yang dijanjikan dalam kesepakatan tersebut.
Situasi geopolitik di Lebanon menjadi bayangan signifikan bagi jalannya dialog. Iran secara konsisten menuding Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas seluruh operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan Israel di wilayah tersebut. "Teheran memandang AS memiliki ‘tanggung jawab langsung’ atas situasi di Lebanon dan operasi militer Israel," kata Esmail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, seperti dikutip oleh kantor berita IRNA.
Menanggapi eskalasi di perbatasan Lebanon dan Israel, Vance menilai bahwa ketegangan bersenjata di wilayah tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan intensitas. "Situasi mulai sedikit mereda," kata Vance, seraya menekankan pentingnya pengelolaan konflik yang berkelanjutan untuk memastikan stabilitas keamanan jangka panjang bagi Israel maupun Lebanon.
Vance mengakui bahwa saling balas serangan antara militer Israel dan Hizbullah merupakan hambatan utama yang rumit untuk diurai dalam waktu singkat. "Masalah besarnya adalah seseorang menembak, lalu pihak lain membalas, sehingga muncul situasi seperti dilema ayam dan telur," sebut Vance.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pasukannya tidak akan ditarik mundur dari perbatasan sebelum ancaman dari militer Hizbullah dipastikan hilang sepenuhnya. "Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon selatan selama diperlukan untuk melindungi komunitas-komunitas di wilayah utara," kata Netanyahu dalam unggahan media sosial pada Jumat.
Namun, Vance mengingatkan bahwa Israel juga berkewajiban untuk menghormati jalannya proses perdamaian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Iran. "Israel memiliki hak untuk membela diri. Namun pada dasarnya, Israel, sama seperti pihak lain, harus menghormati proses perdamaian ini yang pada dasarnya baik bagi mereka dan baik bagi seluruh kawasan," pungkas Vance, menggarisbawahi harapan bahwa kesepakatan damai ini pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi stabilitas keamanan di seluruh kawasan Timur Tengah.
