Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sinyal tegas terkait penanganan kadernya yang terjerat kasus korupsi. Kali ini, sorotan tertuju pada Bupati Sukoharjo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya memiliki aturan baku yang sangat jelas. Aturan tersebut secara eksplisit mengatur sanksi bagi anggota yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut Hasto, standar partai yang berlambang banteng moncong putih ini sangatlah tinggi. Begitu ada kadernya yang tertangkap tangan oleh KPK, proses pemecatan akan langsung dilakukan tanpa perlu menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Standar kita, jika ada kader yang tertangkap tangan oleh KPK, kita langsung pecat. Itu sudah menjadi standar dari PDI Perjuangan,” ujar Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya pada hari Selasa, 3 Januari 2023.
Pernyataan ini disampaikan Hasto untuk merespons pertanyaan awak media mengenai langkah PDIP pasca Bupati Sukoharjo, yang juga merupakan kader partai, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Hasto menambahkan, sikap tegas ini merupakan komitmen PDIP dalam memberantas korupsi. Partai ini tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa proses hukum yang dijalani oleh Bupati Sukoharjo saat ini akan terus dipantau secara seksama oleh DPP PDIP. Partai akan menunggu perkembangan lebih lanjut dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.
Namun, Hasto menekankan kembali, prinsip utama partai adalah tidak memberikan ruang bagi koruptor untuk terus menduduki jabatan strategis. “Kita akan melihat perkembangan lebih lanjut, namun prinsipnya adalah partai tidak akan melindungi kader yang melakukan korupsi,” tegasnya.
PDIP sendiri selama ini dikenal memiliki rekam jejak yang cukup konsisten dalam menindak anggotanya yang tersangkut masalah hukum, terutama kasus korupsi. Aturan pemecatan langsung ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menunjukkan keseriusan partai dalam menjaga integritas kadernya.
Kasus yang menjerat Bupati Sukoharjo ini menjadi ujian terbaru bagi PDIP dalam menegakkan komitmen anti-korupsi yang selama ini digaungkan. Keputusan pemecatan, jika terbukti bersalah, akan menjadi bukti nyata dari implementasi standar yang telah ditetapkan oleh partai.
