Samarinda, CNN Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah strategis ini menjadi bagian integral dari upaya BPS untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali. Pencanangan yang berlangsung di Samarinda pada Kamis (25/6) ini menekankan pentingnya data ekonomi akurat sebagai landasan kebijakan pembangunan, khususnya di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memimpin langsung prosesi pencanangan di Odah Etam Samarinda. Dalam kesempatan tersebut, Amalia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai "rekam medis" bagi perekonomian negara. Menurutnya, tanpa data yang komprehensif, pemerintah layaknya seorang dokter yang meresepkan obat tanpa diagnosis yang tepat, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan program yang tidak tepat sasaran. Analogi ini menyoroti krusialnya SE2026 dalam memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat.
Acara penting ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Turut hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan komitmen bersama dalam menyukseskan sensus yang menjadi barometer ekonomi nasional.
Amalia lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam satu dekade terakhir, aktivitas ekonomi di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Munculnya berbagai model bisnis baru, seperti ekonomi digital dan pelaku usaha tanpa toko atau kantor fisik, menjadi tantangan tersendiri dalam pendataan. Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dan inklusif. Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi, baik formal maupun informal, dapat tercatat secara lengkap dan komprehensif.
Hasil dari setiap sensus ekonomi, kata Amalia, selalu menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional. Data-data yang terkumpul akan memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian di setiap wilayah. "Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses," tegas Amalia, menekankan harapan besar yang diemban oleh pelaksanaan SE2026.
Provinsi Kalimantan Timur memegang posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, terutama dengan adanya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis di Kaltim menjadikannya salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia. Melalui SE2026, pemerintah daerah di Kaltim akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian wilayahnya, tanpa harus mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengumpulan data vital tersebut.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi "kompas" yang sangat berguna bagi pembangunan. Ia percaya bahwa kerja sama antara semua pihak akan menjadikan sensus ini fondasi kuat bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, seiring dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Pernyataan ini menggarisbawahi relevansi data sensus dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang.
Pendataan lapangan untuk SE2026 telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Khusus di Kalimantan Timur, sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota. Para petugas ini akan bekerja hingga 31 Agustus 2026, memastikan setiap sudut perekonomian Kaltim terjangkau dalam pendataan door-to-door. Proses ini melibatkan ribuan individu yang bertugas sebagai ujung tombak pengumpulan data.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan sebuah investasi penting bagi masa depan. Data akurat yang dihasilkan hari ini akan memberikan manfaat signifikan dalam perumusan berbagai keputusan, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Rudy menyoroti bahwa kualitas data akan sangat memengaruhi keberhasilan program pembangunan daerah.
Rudy juga menyampaikan harapannya agar hasil SE2026 dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Ia berharap data ini mampu mendorong Kaltim untuk beralih dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Visi ini selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sebelum prosesi pencanangan resmi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung pelaksanaan pendataan lapangan. Ia mengunjungi Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, di mana ia menyaksikan langsung proses wawancara tatap muka yang dilakukan oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong. Peninjauan ini menunjukkan komitmen BPS dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas proses pendataan.
Selain itu, Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak manajemen Big Mall Samarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Samarinda. Koordinasi ini bertujuan untuk membahas dukungan pihak pengelola mal terhadap pelaksanaan SE2026, termasuk akses dan fasilitas yang mungkin diperlukan bagi petugas sensus. Upaya ini menunjukkan pendekatan holistik BPS dalam menjangkau berbagai jenis pelaku usaha.
Dengan pencanangan ini, BPS menegaskan kembali komitmennya untuk menyediakan data ekonomi yang mutakhir dan berkualitas. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur diharapkan tidak hanya memberikan gambaran ekonomi yang jelas bagi provinsi tersebut, tetapi juga menjadi fondasi vital bagi perencanaan pembangunan nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan, khususnya dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
