Tahun 2026 membawa kemudahan baru bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial (Kemensos) kini menyediakan akses digital untuk memantau status bantuan sosial (bansos) secara mandiri. Masyarakat tak perlu lagi repot mendatangi kantor desa atau dinas sosial.
Cukup dengan ponsel pintar dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, status kepesertaan PKH dapat diketahui kapan saja dan di mana saja. Kemensos menyediakan dua kanal digital resmi untuk memudahkan pengecekan.
Kedua platform ini dirancang agar mudah digunakan oleh siapa pun. Anda bisa mengecek melalui situs web resmi Kemensos atau melalui aplikasi seluler yang tersedia. Panduan lengkapnya pun telah disiapkan agar prosesnya transparan dan tepat sasaran.
Untuk mengecek melalui aplikasi, unduh aplikasi resmi bernama Cek Bansos di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, daftarkan akun baru menggunakan nomor telepon aktif. Lanjutkan dengan verifikasi identitas melalui kode OTP yang dikirim via SMS.
Login ke aplikasi menggunakan akun yang sudah terverifikasi. Pilih menu ‘Cek Bansos’ di halaman dasbor. Masukkan NIK KTP atau nama lengkap Anda. Lengkapi data domisili mulai dari provinsi hingga kelurahan.
Terakhir, tekan tombol ‘Cek’ untuk melihat hasil pencarian data Anda. Keunggulan aplikasi ini juga mencakup fitur usul-sanggah bagi masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar.
Bagi yang tidak ingin menginstal aplikasi, situs web cekbansos.kemensos.go.id bisa menjadi alternatif. Buka peramban, kunjungi situs tersebut, lalu masukkan NIK KTP Anda pada kolom pencarian. Masukkan kode keamanan atau captcha yang tertera.
Jika kode sulit dibaca, Anda bisa menggunakan tombol penyegar. Klik tombol ‘CARI DATA’ untuk memulai sinkronisasi dengan pangkalan data Kemensos. Sistem akan menampilkan detail nama, pengelompokan desil ekonomi, dan status bantuan Anda.
Besaran dana PKH tahun 2026 bervariasi sesuai kategori penerima manfaat. Ibu hamil dan menyusui, serta anak usia dini (0-6 tahun) masing-masing menerima Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per tahap.
Siswa SD mendapat Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap), SMP Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap), dan SMA Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap).
Penyandang disabilitas berat dan lansia 60+ menerima Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap). Sementara itu, korban pelanggaran HAM berat menerima dana terbesar, yaitu Rp10.800.000 per tahun (Rp2.700.000 per tahap).
Penyaluran dana PKH 2026 dibagi menjadi empat tahap. Tahap 1 meliputi Januari-Maret, Tahap 2 April-Juni, Tahap 3 Juli-September, dan Tahap 4 Oktober-Desember.
Saat ini, penyaluran Tahap 2 yang mencakup periode April hingga Juni sedang berlangsung secara nasional. Jadwal pencairan di setiap daerah bisa berbeda tergantung proses administratif lokal.
Dana bantuan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pastikan membawa identitas diri yang sah saat pencairan. Kemudahan akses informasi ini diharapkan meningkatkan transparansi dan mencegah hoaks.
