JAKARTA – Rencana ambisius perusahaan induk PT SAI dan PT JAI untuk merelokasi sebagian besar lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam terpaksa ditunda. Intervensi langsung dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, berhasil meredam potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengintai para pekerja.
Said Iqbal mengonfirmasi bahwa setelah melalui serangkaian dialog intensif dengan manajemen perusahaan serta perwakilan serikat pekerja, prinsipal asal Jepang selaku pemegang saham utama akhirnya memutuskan untuk menahan rencana relokasi skala besar tersebut. Langkah ini disambut lega oleh ribuan karyawan yang sebelumnya dihantui ketidakpastian nasib pekerjaan mereka.
Grup Yazaki di Jepang, perusahaan induk dari PT SAI dan PT JAI, semula memiliki rencana bisnis strategis untuk memindahkan sekitar 50 persen kapasitas produksinya ke Vietnam. Rencana ini, jika terealisasi penuh, akan berdampak signifikan terhadap operasional kedua pabrik yang berlokasi di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur, serta berpotensi memicu gelombang PHK yang luas.
"Bisa saja PT. Yazaki sebagai grup di Jepang itu memindahkan ke Vietnam, dan itu sudah terjadi. Cuma yang tadinya mau besar-besaran 50% line produksi yang dipindahkan ke Vietnam, PT. SAI sebagai contoh di Mojokerto, itu tidak jadi dilakukan dengan mitigasi tadi," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (28/6/2026).
Ia mengakui bahwa relokasi dalam skala yang lebih kecil tetap akan dilakukan. Namun, dengan upaya mitigasi yang telah disepakati, dampaknya terhadap potensi PHK berhasil diminimalkan secara drastis. Rencana bisnis yang tadinya diproyeksikan hingga tahun 2030 tersebut kini hanya akan melibatkan perpindahan 3 hingga 5 lini produksi, sebuah angka yang jauh lebih kecil dari rencana awal.
"Jadi mereka sudah membuat rencana bisnis plan-nya itu 2030, yang sekarang terjadi hanya 3-5 line. Ada yang pindah ke Vietnam, dipindahkan. Bukan berarti tidak ada, nggak boleh juga kita berbohong kan. Ada, tapi kecil. Dan ini mitigasi," jelasnya.
Keputusan untuk menunda relokasi besar-besaran ini merupakan hasil dari pendekatan kolaboratif antara pemerintah, melalui peran Said Iqbal, dengan pihak perusahaan dan serikat pekerja. Fokus utama dari negosiasi ini adalah mencari solusi yang dapat menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus melindungi hak-hak pekerja.
Sebelumnya, kabar mengenai potensi hengkangnya dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur ke Vietnam sempat beredar luas. Namun, Kementerian Perindustrian melalui Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta, sempat membantah isu tersebut.
Setia Diarta menyatakan bahwa berdasarkan konfirmasi internal, kedua pabrik tersebut masih beroperasi secara normal dan tidak ada indikasi kuat mengenai rencana relokasi. "Setelah kami konfirmasi, mereka tidak ada isu relokasi. Mereka masih produksi normal," tegas Setia kepada CNBC Indonesia pada Rabu (24/6/2026).
Pernyataan Setia Diarta ini menunjukkan adanya kesimpangsiuran informasi pada awalnya, namun intervensi Said Iqbal kemudian memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan situasi. Keberhasilan menahan rencana relokasi skala besar ini menjadi angin segar bagi industri otomotif nasional dan para pekerjanya.
Industri komponen otomotif merupakan salah satu tulang punggung sektor manufaktur Indonesia, yang menyerap jutaan tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Ancaman relokasi perusahaan sebesar PT SAI dan PT JAI ke negara lain seperti Vietnam, yang kini gencar menarik investasi asing, memang menjadi perhatian serius pemerintah.
Vietnam diketahui menawarkan berbagai insentif menarik bagi investor, termasuk biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan kebijakan fiskal yang menguntungkan. Oleh karena itu, upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri, termasuk sektor otomotif, menjadi krusial.
Dalam konteks ini, peran penasihat presiden seperti Said Iqbal menjadi sangat vital. Kemampuannya menjembatani kepentingan pengusaha dan pekerja, serta mencari solusi yang win-win, sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia.
Keberhasilan mitigasi ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, serikat pekerja, dan manajemen perusahaan dapat menjadi kunci untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah dan mengamankan masa depan industri nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memastikan kesejahteraan pekerja. Hal ini penting agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dan mampu bersaing di kancah global, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti otomotif.
