Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah mengeluarkan peringatan terkait potensi penipuan yang berujung pada kerugian finansial.
Modus penipuan ini umumnya melibatkan pelaku yang berpura-pura sebagai petugas Dukcapil. Mereka menghubungi korban, seringkali melalui telepon atau pesan singkat, dengan dalih untuk memperbarui data kependudukan atau mengurus dokumen penting lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi pribadi yang sensitif, yang kemudian dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan finansial.
Satgas Pasti menekankan bahwa Dukcapil tidak pernah meminta data pribadi seperti nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), atau data perbankan melalui saluran komunikasi non-resmi. Lembaga resmi seperti Dukcapil memiliki prosedur yang jelas dan aman dalam pengurusan administrasi kependudukan.
Dalam upaya pencegahan, Satgas Pasti mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku sebagai petugas Dukcapil dan meminta informasi pribadi yang bersifat rahasia. Jika menerima permintaan mencurigakan, masyarakat disarankan untuk segera mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut langsung ke kantor Dukcapil terdekat atau melalui kanal resmi Dukcapil yang terverifikasi.
Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di media sosial atau platform daring lainnya. Data kependudukan yang tercantum dalam dokumen resmi merupakan informasi yang sangat sensitif dan rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan kewaspadaan yang tinggi, masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang kian beragam.
