Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kemungkinan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 9 dan 10. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keputusan ini akan sangat bergantung pada validitas data yang dimiliki pemerintah.
Rencana ini muncul sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran, yaitu dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kita akan lihat dulu datanya. Kalau datanya sudah valid, kita akan putuskan,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (11/6/2024).
Bahlil menjelaskan bahwa selama ini Pertalite masih dibeli oleh masyarakat yang tergolong mampu, padahal BBM bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, validitas data menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan pembatasan ini. “Kita tidak mau mengambil keputusan kalau datanya tidak valid. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak,” imbuhnya.
Meskipun belum merinci kapan kebijakan ini akan diberlakukan, Bahlil mengindikasikan bahwa pembatasan akan menyasar kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip penyaluran subsidi yang seharusnya lebih menguntungkan kelompok rentan.
Pemerintah berupaya agar subsidi energi, termasuk BBM, dapat dinikmati oleh masyarakat yang tepat. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam distribusi sumber daya energi nasional dan meringankan beban anggaran negara.
