Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan pertanian, khususnya di sawah, memicu perhatian publik dan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prabowo sebelumnya menyoroti bahwa hanya di Indonesia tentara terlibat langsung dalam pekerjaan di sektor agraris. Hal ini kemudian ditanggapi dengan kebanggaan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, yang melihat peran tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Dave Laksono, seorang legislator dari Fraksi Golkar, menegaskan bahwa keterlibatan prajurit TNI di sektor pertanian bukanlah bentuk kembalinya doktrin dwifungsi seperti era Orde Baru. Menurutnya, hal ini justru merupakan optimalisasi kehadiran TNI untuk menjadi tulang punggung bangsa dalam berbagai aspek kedaulatan. Diskusi ini mencuat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Dave, kedaulatan sebuah negara tidak hanya terbatas pada sektor keamanan semata. Indonesia, sebagai negara besar, membutuhkan kedaulatan yang komprehensif, meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hingga kedaulatan digital. Dalam konteks inilah, fungsi-fungsi TNI dioptimalkan untuk mendukung pencapaian kedaulatan di berbagai bidang tersebut, termasuk pangan yang menjadi isu krusial bagi keberlangsungan bangsa.
Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan memang kerap menyoroti kolaborasi lintas sektor yang melibatkan aparat kepolisian dan TNI untuk mendukung sektor pertanian nasional. Baginya, sinergi antara lembaga pertahanan dan keamanan dengan sektor sipil, khususnya pertanian, adalah bagian integral dari strategi besar pembangunan Indonesia. Upaya memperkuat sektor pangan ini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran TNI dan Polri, yang aktif terlibat dalam berbagai program pertanian.
Keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan bukanlah hal baru. Sejak lama, TNI melalui berbagai program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) telah aktif membantu masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan pertanian. Namun, penekanan pada peran prajurit di sawah, seperti yang disoroti Prabowo, menggarisbawahi intensitas dan fokus pemerintah terhadap swasembada pangan.
Peran TNI dalam mendukung pertanian seringkali diwujudkan dalam bentuk pendampingan petani, penyuluhan, hingga bantuan fisik dalam proses penanaman, pemeliharaan, dan panen. Prajurit TNI juga turut serta dalam program irigasi, rehabilitasi lahan, dan distribusi pupuk, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan pasokan pangan yang stabil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perspektif historis, Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru merujuk pada peran ganda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai kekuatan pertahanan-keamanan dan juga kekuatan sosial-politik. Setelah reformasi 1998, doktrin ini dihapuskan dan TNI kembali fokus pada fungsi pertahanan negara. Oleh karena itu, penegasan Dave Laksono bahwa keterlibatan TNI saat ini berbeda dengan dwifungsi Orba menjadi penting. Ia menekankan bahwa ini adalah optimalisasi peran TNI dalam konteks pembangunan nasional, bukan intervensi politik.
Pemerintah memang tengah menggenjot sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan nasional, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global dan ancaman krisis pangan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, dan TNI-Polri menjadi kunci untuk mencapai target swasembada pangan. Keterlibatan TNI diharapkan mampu mempercepat implementasi program-program pertanian dan mengatasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara berbagai elemen bangsa, termasuk peran aktif TNI dalam mewujudkan kedaulatan pangan, diharapkan Indonesia dapat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Pernyataan Presiden Prabowo dan respons bangga dari DPR ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Diskusi ini juga membuka ruang untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan bentuk-bentuk kolaborasi yang paling efektif antara militer dan masyarakat sipil demi kemajuan bangsa.
