Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB), yang akrab disapa Mas Botok, menyuarakan keterkejutannya atas insiden demonstrasi di Jakarta yang diwarnai aksi penghadangan oleh kelompok yang diduga preman dan adanya upaya provokasi. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai keamanan dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
Mas Botok menyatakan bahwa dirinya “kaget” melihat situasi di lapangan di mana para demonstran justru “dibenturkan sama preman”. Ia menyoroti bahwa seharusnya ruang demokrasi di Indonesia memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa ancaman kekerasan atau intimidasi. Insiden ini, menurutnya, sangat disayangkan dan berpotensi merusak citra gerakan demokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut, Mas Botok juga menyoroti adanya unsur provokasi yang diduga sengaja diciptakan untuk mengacaukan jalannya demonstrasi. Ia mendesak agar pihak berwenang segera mengusut tuntas pelaku kekerasan dan provokasi tersebut demi menjaga marwah kebebasan berpendapat di tanah air.
Di sisi lain, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan kepastian terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen tersebut disampaikan bahwa RUU krusial ini akan disahkan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Pengesahan RUU ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya di Indonesia.
